2019 KTP Dan Kartu Keluarga Tidak Berlaku Lagi Untuk Jaminan Pelayanan Rumah Sakit Mokoyuri

INDONESIASATU.CO.ID:

BUOL-2019 Untuk Jaminan pelayanan seluruh pasien rumah sakit mokoyuri kabupaten buol tidak berlaku lagi bagi masyarakat miskin mengunakan jaminan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk(KTP)

Pemberlakuan ini guna mengurangi  adanya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu(SKTM)yang diterbitkan oleh kepala desa setempat.sehingga untuk menentukan data Masyarakat miskin Harus berdasarkan berita acara hasil musyawarah desa(Musdes) Secara kolektif yang kemudian di usulkan kedinas sosial agar dimasukan ke Basis Data Terpadu(BDT)sehingga bagi masyarakat miskin yang akan melakukan pelayanan secara gratis pada rumah sakit umum daerah kabupaten buol benar-benar mendapatkan pelayanan program pemerintah yang tepat sasaran.

Direktur Rumah Sakit Mokoyuri Dr Arianto Panabang Menjelaskan terkait pelayanan masyarakt Miskin Pada rumah sakit umum daerah kabupaten buol 

"tahun 2019 sudah tidak ada lagi yg namanya Jaminan Jamkesda, jadi jaminan KTP dan Kartu Keluarga sudah tidak berlaku lagi.

Otomatis semua calon pasien wajib menggunakan Kartu KIS / BPjS. Regulasi terbaru BPJS, akan menerima klaim jika sudah ada jaminan paling lambat 3x24 jam.Jika tidak bisa mengurus jaminan (SEP) maka otomatis Bayar Umum.

Pelayanan kami tidak berubah, ada jaminan atau tidak, tetap kami layani sepenuhnya. Peraturan BPJS tidak bisa kami bijaksanai"terang Dr Arianto panambang

Menurut Arianto Panambang dengan adanya peraturan baru sejak 2019 jamkesda sudah tidak berlaku lagi seperti jaminan KTP dan kartu keluarga.semua calon pasien diwajibkan menggunakan kartu KIS atau BPJS dan peraturan BPJS tidak bisa dibijaksanai.namun menurut Dirut rumah sakit mokoyuri semua calon pasien yang memiliki jaminan atau tidak tetap pihak rumah sakit akan memberikan pelayanan yang sama.

Hal ini diperkuat oleh penjelasan  kepala dinas sosial kabupaten buol Mudzakir Pantas SH MH saat ditemui diruang kerjanya.kamis 14/03/19 

"semua calon pasien yang belum masuk dalam Basis Data Terpadu(BDT) tidak dibolehkan untuk dilayani dan tidak ada kebijakan lain mengingat akan terjadi temuan ketika ada pemeriksaan dari badan pemeriksa keuangan(BPK)karena ini menggunakan dana daerah.saya sarankan kepada para kepala desa untuk melaksanakan pendataan dan dimusyawarakan didesa Secara kolektif kemudian di masukan kedinas agar bisa terkcaver ke Basis Data Terpadu(BDT)karena untuk pelayanan menggunakan KTP dan kartu keluarga itu tidak ada lagi.semua berdasarkan(BDT)"kata Kadis***rahmat

  • Whatsapp

Index Berita