Masyarakat Desa Ngune Kecewa Atas Keputusan Bupati Tidak Lantik Kades Terpilih

basrisdjulunau, 13 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Buol - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sarana berdemokrasi bagi masyarakat dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Hal ini disampaikan Darmawati sebagai Kades terpilih Pilkades serentak 2/12/2019 di Desa Ngune yang tidak dilantik Bupati Buol tanpa dasar yang jelas, Senin 13/01/2020

Menurut Darmawati, Dengan hilangnya hak memilih sebagian besar warga Negara, secara tidak lansung Bupati  telah melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya didengungkan oleh sebagian besar Negara-negara di dunia berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.

"Seharusnya Bupati menjalankan setiap sendi-sendi demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia  merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)," jelasnya.

Senada dengan itu salah seorang Tokoh Masyarakat Desa Ngune Najrun menuturkan, sesuai Permendagri nomor 65  tahun 2017 tentang pelantikan kades menyebutkan, 30 hari setelah pemilihan kades, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan surat keputusan pengukuhan kades terpilih. Kemudian 30 hari selanjutnya, diikuti dengan digelarnya pelantikan kades terpilih.

“Kalau kita merujuk pada permendagri ini, maka  Ibu Darmawati sudah semestinya dilantik. Kami minta Pak Bupati Amirudin  harus serius melihat ini  Tidak ada alasan yang bersangkutan tidak dilantik,”katanya

Sementara itu seorang Tokoh Agama Desa Ngune, Sion  menyebutkan, Kalau dasar Bupati untuk tidak melantik kades Ngune yang terpilih hanya karena komplain dari para calon yang kalah itu tidak mendasar,  sebuah persoalan jika itu dinilai cacat hukum, maka harus diikutsertakan dengan alasan yuridis dari pihak komplain. Sebab, bicara soal hukum, maka ada aturan-aturan yang harus dilengkapi agar supaya menjadi acuan untuk persoalaanya ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Tapi selama tidak ada alasan yuridis kongkrit, maka itu tidak benar.

"Kami menduga bahwa pihak rival atau cakades yang kalah ada keluarga Bupati, bahkan kami pun menduga Bupati Buol punya rasa dendam kepada Ibu Darmawati karena pada saat suksesi pilbub lalu bukan sama dia olehnya ada unsur kurang senang," jelasnya.

Ditempat yang sama anggota BPD Ngune  Mardiana menjelaskan, pelaksaan pesta demokrasi pemilihan kepada desa (Pilkades) Ngune berjalan aman dan lancar serta jujur dan tidak cacat hukum.

"Kemudian, tidak ada keputusan atau surat resmi dari Bupati Buol maupun dinas terkait yang menyatakan bahwa pilkades Ngune merasa cacat hukum. Olehnya kami (BPD) bersama pantia pilkades sudah merekomondasi dan menandatangani berita acara bahwa ibu Darmawati pemenang dan meminta kepada Bupati untuk melantiknya," jelasnya

 Pandangan serupa dilontarkan oleh Tokoh Pemuda Desa Ngune, Amrin T. Yusuf mengatakan, Kita ini berada pada posisi terpilih atau menang tapi belum juga dilantik. Keadilan kita cari. Surat kita ajukan ke BPMD, tapi tidak ada respon. Lalu apa yang kita mau gugat. 

Untuk itu, dia meminta, kepada Bupati benar-benar adil dan menghargai hasil demokrasi, ingat rakyat kecil, jangan jadikan Desa ini jadi tidak berkembang akibat kebijakan yang tidak pro rakyat.Sebab tidak dilantiknya Ibu Darmawati merupakan suatu tindakan melawan hukum.

“Proses Pilkades Ngune itu terbuka, demokratis dan atas persetujuan Pemda. Kini sudah terpilih, tidak  ada alasan untuk tidak dilantik,”tutupnya.

Basri Djulunau

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu