Pasien Tidak Terdata Dalam Basis Data Terpadu(BDT)Dikenakan Pembayaran

INDONESIASATU.CO.ID:

BUOL-Sejumlah Warga yang belum memiliki Kartu Kis Dan BPJS mendatangi kantor dinas sosial kabupaten buol guna meminta kebijaksanaan atas pembiayaan keluarganya yang sedang dirawat pada rumah sakit umum daerah Mokoyuri kabupaten buol sulawesih tengah.Salah satunya keluarga ibu Irma warga kelurahan kampung bugis kecamatan biau.pasien rumah sakit mokoyuri kabupaten buol yang dirawat inap pada ruang bersalin.terancam akan dikenakan pembayaran umum.disebabkan hanya karena tidak terdata pada Basis Data Terpadu(BDT)

Menurut keterangan saudara tertuanya pasien(arman) pihaknya sudah mendatangi kantor dinas sosial kabupaten guna meminta kebijakan dari dinas tersebut,namun yang didapatkan Nihil

"Saya sudah mendatangi kantor dinas sosial mengajukan permintaan bantuan jika diberi kebijakan dari pihak dinas dan membawa SKTM dari desa.serta keterangan dari dokter namun pihak dinas tidak bisa memproses jika masyarakat yang belum di Masukan ke Basis Data Terpadu(BDT.).sementara kalau tidak ada kebijakan dari pemerintah terpakasa saudara saya setelah dioperasi tapi sebagai pasien umum dan harus membayar sekitar 10 juta lebih.uang dari mana kasian yang kami dapatkan"akunya sambil menangis

Kepala bidang Fakir Miskin Sulastri Daud dimintai keterangan oleh media kamis 14/03/19 menjelaskan juga tidak bisa memproses disebabkan pasien tersebut belum terdata sebagai BDT(Basis Data Terpadu 

"Kami tidak bisa memproses jika yang bersangkutan belum terdata di BDT yang diusulkan oleh desa secara kokektif berdasarkan Hasil musyawarah desa(musdes).akan tetapi meskipun ada warga yang belum terkaver dalam BDT namun sudah masuk dalam data hasil musdes(musyawarah desa secara kollektif kami bisa menjamin untuk memberikan rekomndasi ke BPJS untuk diproses sebagai peserta BPJS "kata kabid  

Sementara itu dikonfirmasi kepada direktur rumah sakit umum mokoyuri menjelaskan melalui via Wahcap.menjelaskan.

" tahun 2019 sudah tidak ada lagi yg namanya Jaminan Jamkesda, jadi jaminan KTP dan Kartu Keluarga sudah tidak berlaku lagi.

Otomatis semua calon pasien wajib menggunakan Kartu KIS / BPjS. Regulasi terbaru BPJS, akan menerima klaim jika sudah ada jaminan paling lambat 3x24 jam.

Jika tidak bisa mengurus jaminan (SEP) maka otomatis Bayar Umum.

Pelayanan kami tidak berubah, ada jaminan atau tidak, tetap kami layani sepenuhnya. Peraturan BPJS tidak bisa kami bijaksanai"terang Dr Arianto panambang

Menurut Arianto Panambang dengan adanya peraturan baru sejak 2019 jamkesda sudah tidak berlaku lagi seperti jaminan KTP dan kartu keluarga.semua calon pasien diwajibkan menggunakan kartu KIS atau BPJS dan peraturan BPJS tidak bisa dibijaksanai.namun menurut Dirut rumah sakit mokoyuri semua calon pasien yang memiliki jaminan atau tidak tetap pihak rumah sakit akan memberikan pelayanan yang sama.***rahmat

  • Whatsapp

Index Berita