Sekprop Sulteng Hidayat Lamakarate Buka Kegiatan Focus Group Dicusion(FGD) Dengan Tema Penguatan Adat

basrisdjulunau, 22 Oct 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

BUOL-Sekertaris Propinsi Sulawesi Tengah Drs Hidayat Lamakarate M.SI membuka langsung kegiatan Pelaksanaan Focus Group Dicusion(FGD)tentang Penguatan dan Sanksi Adat di kabupaten Buol, bersama para pejabat Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (BPPID) Sulawesi Tengah dan Wali kota Palu Drs. Hidayat, M.Si, sebagai key not speaker/pembicara utama dalam kegiatan FGD senin (21/10/19)di Surya Wisata Hotel

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu,Raja Buol, Kepala OPD pemkab Buol, para Camat, dan kepala Desa sekabupaten buol, serta sejumlah ormas  kabupaten buol,tokoh masyarakat, toko adat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan  guna penggalian Nilai-Nilai dan Sumber-sumber  aturan serts sangsi adat kabupaten buol sulawesi tengah yang pernah berlaku dimana agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis hubungan antara manusia dengan manusia serta hububugan manusia dengan sang pencipta

" Pengembangan lembaga adat masih menimbulkan persolan antara lain bahwa lembaga adat bersumber pada hukum adat," ujar Hidayat,"

Oleh karena itu, kata Sekprov pengembangan dan pertumbuhan lembaga adat tidak dapat dilakukan secara umum, sebab tergantung dari kondisi masing masing masyarakat setempat, untuk mengungkap kembali aturan-aturan adat yang ada di Buol harus digali dulu melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan para sesepuh di daerah ini guna melahirkan sebuah rekomendasi.

" Adapun pengkajian ini dimaksudkan untuk menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hukum dan menganalisis terkait dengan pengkajian hukum tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat," kata Sekprov.

Lebih jauh jelas Sekprop tujuan pengkajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi berupa upaya dan langkah yang perlu diambil dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum menuju terbentuknya sistem hukum nasional, khususnya substansi pengaturan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat.

" Pendahuluan, Pengakuan dan Dinamika Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, serta Kesimpulan dan Saran," pungkas Hidayat.   

Sementara itu Wakil Bupati Buol, Abdullah Batalipu dalam sanbutannya mengatakan sangat penting dalam penggalian gagasan dalam merumuskan aturan dan sangsi adat meski masih membutuhkan waktu yang sangat panjang.

" Saya atas nama  pemerintah daerah kabupaten buol berharap kepada seluruh para camat sampai kepala desa untuk mengikutikuti kegiatan ini sampai selesai," harap Wabub. (Rahmat)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu