Sejumlah warga Desa Tondo, Kecamatan Bungku Barat, bersama pemerintah desa, mendatangi kantor PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) pada Jumat, 11 April 2025.
Mereka mengembalikan bantuan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berupa perlengkapan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan warga.
Kepala Desa Tondo, Iwan Mbawi, yang turut mendampingi warganya, menyampaikan bahwa program CSR tersebut disusun tanpa melibatkan pemerintah desa.
“Bantuan ini kami kembalikan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pihak perusahaan tidak transparan dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa, padahal kami yang paling memahami kondisi warga,” ujarnya.
Menurut Iwan, program CSR idealnya menjawab dampak langsung aktivitas industri terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menilai, kebutuhan warga, terutama yang terdampak operasional perusahaan, jauh lebih kompleks dibandingkan hanya perlengkapan dapur.
IHIP sebelumnya menyatakan komitmennya mendukung penguatan UMKM melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara Sulteng, Manajer Eksternal IHIP, Cipto Rustianto, menyebut bahwa sejak 2022 hingga akhir 2024, perusahaan telah menyalurkan anggaran sekitar 1,5 juta dolar AS untuk program CSR.
Bila digabungkan dengan proyek pembangunan Bandara Morowali, total dana CSR yang telah disalurkan mencapai 11,5 juta dolar AS.
Kendati demikian, warga menilai pelaksanaan program masih jauh dari prinsip keterbukaan dan partisipasi. Mereka mendesak perusahaan untuk menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat terdampak.
“CSR bukan sekadar formalitas. Kami ingin perusahaan benar-benar hadir dan mendengarkan aspirasi kami,” ujar salah satu warga yang ikut serta dalam aksi tersebut. **
