DONGGALA | Sulwesi Tengah –
Pemerintah terus memperluas akses energi hingga wilayah pesisir untuk mewujudkan keadilan energi dan pemerataan ekonomi. Di Kabupaten Donggala, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan yang memudahkan nelayan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dengan harga terjangkau dan jarak yang lebih dekat dari permukiman mereka.
SPBU Nelayan tersebut dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa keberadaan SPBU Nelayan memberi manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan di Donggala.
“Nelayan sangat bersyukur karena kini bisa membeli BBM sesuai harga yang ditetapkan Pemerintah. Sebelumnya, mereka membeli solar dari pengecer dengan harga bervariasi, sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per liter di atas harga resmi. Sekarang, nelayan bisa membeli langsung di SPBU Nelayan dengan harga Rp6.800 per liter,” ujar Erika, Minggu (21/12/2025).
Selain harga yang lebih murah, nelayan juga menghemat waktu dan biaya operasional. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer dari lokasi mereka, sehingga menambah beban perjalanan sebelum melaut.
Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi. Ia menyebut, penyaluran solar baru berlangsung satu hari, sementara pertalite telah dijual sekitar sepekan. SPBU Nelayan ini juga melayani pertamax sebagai BBM nonsubsidi bagi masyarakat umum.
“Minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di sini cukup tinggi,” tambahnya.
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Harya Adityawarman, mengapresiasi dukungan kredit permodalan yang diterima koperasi nelayan dan berharap dana tersebut juga dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan penunjang operasional. Ia juga menilai positif sistem digital yang telah terintegrasi dengan Pertamina Patra Niaga.
“Kegiatan operasional SPBU Nelayan ini langsung masuk ke dashboard Pertamina Patra Niaga, sehingga BPH Migas juga bisa memantau penyaluran setiap hari. Kami berharap operasionalnya berjalan berkelanjutan,” kata Harya.
Manfaat SPBU Nelayan dirasakan langsung oleh para nelayan. Daud (43), anggota kelompok nelayan setempat, mengaku kini lebih mudah memperoleh BBM.
“Sekarang kami tidak perlu lagi ke SPBU yang jaraknya jauh. Kami sangat bersyukur dan berharap SPBU Nelayan ini terus berjalan lancar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Erika Retnowati selaku Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) juga meninjau Integrated Terminal (IT) Donggala dan sejumlah SPBU di Kota Palu untuk memastikan pasokan BBM selama periode Nataru.
“Secara umum, pasokan BBM dalam kondisi aman. Kami berharap Nataru tahun ini berjalan lancar,” ungkap Erika.
Harya menambahkan, selama periode Nataru, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat sekitar 5 persen untuk jenis gasoline, sementara gasoil relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas juga melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM di SPBU.
“Hasil uji di SPBU menunjukkan kualitas dan takaran BBM memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri IT Manager Donggala Ari Wibowo dan Sales Branch Manager Sulawesi Tengah II Fuel Pertamina Patra Niaga, Gidan Rasendrianto.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan Pemerintah melalui penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan.
“Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, kami berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau bagi nelayan,” tutup Roberth.**
