, WARTA

Calon Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad Ali, mempertegas komitmennya terhadap isu lingkungan dengan menandatangani kontrak politik di hadapan para jurnalis dan pemangku kepentingan pada Selasa (19/11/2024).

Kontrak ini mencakup pembenahan tata kelola lingkungan, penanganan krisis iklim-energi, serta perlindungan ruang masyarakat adat.

Penandatanganan berlangsung dalam Diskusi Panel yang digelar oleh Forum Jurnalis Sulawesi Tengah di Kota Palu. Acara bertema “Strategi Mengatasi Pembenahan Tata Kelola Lingkungan, Krisis Iklim–Energi, dan Ruang Masyarakat Adat” ini menjadi respons terhadap keprihatinan atas kondisi lingkungan di Sulawesi Tengah.

Forum Jurnalis Sulteng, yang terdiri dari organisasi seperti Palu, , AMSI Sulteng, PFI Sulteng, dan jurnalis lingkungan dari berbagai media, mengundang seluruh kandidat gubernur. Namun, hanya Ahmad Ali yang hadir. Kandidat lain—Anwar Hafid- dan -Agusto Hambuako—tidak memenuhi undangan.

Dalam paparannya, Ahmad Ali menyoroti kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran di masa lalu. Ia menegaskan pentingnya kebijakan tegas untuk mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

“Kerusakan lingkungan saat ini adalah akumulasi dari kebijakan tidak bertanggung jawab selama puluhan . Ke depan, kita harus memastikan bahwa setiap investasi tidak memperparah kondisi lingkungan, tetapi justru berkontribusi pada perbaikan,” tegas Ahmad Ali.

Ia juga menyoroti lemahnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi tambang akibat sentralisasi kebijakan. Ahmad Ali mendorong dialog intensif dengan pemerintah pusat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan dan perlindungan lingkungan.

“Pemerintah daerah seperti macan ompong yang hanya bisa melihat pelanggaran lingkungan tanpa kuasa untuk bertindak. Diperlukan regulasi yang adil agar investasi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring,” tambahnya.

Ketua AJI Palu, Agung Sumanjaya, menyambut baik kehadiran Ahmad Ali. Ia menegaskan bahwa diskusi ini bertujuan memastikan isu lingkungan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan jurnalis menjadi fokus utama 2024.

“Kami berharap kandidat memiliki visi-misi yang jelas terkait pengelolaan sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat, dan kebebasan pers,” ujar Agung.

Ahmad Ali menutup diskusi dengan menyerukan peran aktif jurnalis dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama terkait perizinan tambang. “Saya mendorong teman-teman jurnalis untuk terus vokal dan menjadi mata masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Diskusi panel ini tidak hanya menjadi panggung untuk menilai komitmen kandidat terhadap isu lingkungan, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan peran strategis media dalam menjaga proses demokrasi. **