PALU, Warta Sulteng –
Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, bersama Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palu, mengikuti pertemuan virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Selasa (02/09/2025), dari ruang kerja Wali Kota Palu. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang menyampaikan arahan terkait perkembangan situasi nasional terkini dan rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025.
Dalam paparannya, Mendagri Tito menyebutkan bahwa sejak 25 Agustus 2025, tercatat 107 titik aksi di 32 provinsi, yang dipicu oleh berbagai isu, seperti tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, desakan transparansi gaji, dan penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Mendagri menjelaskan langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Presiden, termasuk menggelar rapat kabinet internal dan bertemu dengan tokoh agama serta pimpinan lembaga tinggi negara.
Mendagri juga menginstruksikan Forkopimda di daerah untuk melakukan deteksi dini, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta membedakan antara demonstrasi damai dan aksi yang berujung pada kekerasan. Ia meminta para kepala daerah untuk segera mengadakan rapat Forkopimda guna memperkuat koordinasi dan melibatkan tokoh masyarakat, agama, serta ormas dalam menjaga situasi tetap kondusif.
“Segera perbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan untuk menghindari trauma masyarakat,” tegas Mendagri. Selain itu, pemerintah daerah diimbau untuk mendorong program pro-rakyat seperti Gerakan Pasar Murah (GPM) dan menunda acara seremonial yang mewah.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga mengingatkan pentingnya kerja sama dengan Bulog dalam pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta memastikan ketersediaan minyak goreng “Minyak Kita” di daerah-daerah.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah merilis data inflasi bulan Agustus 2025, yang menunjukkan inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,02 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,70 persen, sedangkan inflasi terendah di Kota Palu sebesar 2,98 persen.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Palu bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Mendagri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengendalikan laju inflasi di Kota Palu dan Sulawesi Tengah secara umum.
