PALU | Warta Sulteng –
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menerapkan kebijakan baru dengan mengalokasikan 5 persen dana desa untuk jaminan sosial dan pendidikan.
Setiap desa wajib membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 280 kepala keluarga, serta memberi beasiswa kuliah tanpa syarat bagi seluruh lulusan SMA.
Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menyebut program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara.
“Kalau ada warga meninggal, BPJS membayar Rp42 juta. Ini perlindungan yang konkret,” ujarnya di Palu, Minggu (22/6).
Program BPJS diprioritaskan untuk lansia, tukang bangunan, petani, nelayan, tukang ojek, dan keluarga miskin. Hingga kini, sekitar 30.000 KK telah terdaftar dari total 65.000 KK di Morut.
Di sektor pendidikan, pemerintah menjamin sekolah gratis dari SD hingga SMP. Untuk SMA, pungutan dilarang dan seluruh biaya ditanggung BOSDA, termasuk untuk sekolah swasta.
Lulusan SMA ditawarkan tiga opsi: kuliah dengan beasiswa penuh, pelatihan kerja gratis, atau bantuan modal usaha. Saat ini, sekitar 3.000 mahasiswa Morowali Utara tengah menikmati beasiswa ini.
Pemerintah juga menjalankan program SABIT (Satu Lahir, Lima Terbit) sejak 2024, yang menjamin bayi lahir langsung menerima lima dokumen penting seperti akta lahir dan kartu BPJS.
Morowali Utara kini menjadi daerah yang memanfaatkan dana desa secara progresif untuk perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia. (od)
