JAKARTA, Wartasulteng.com –
Gubernur Anwar Hafid resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pelantikan ini sebagai sinyal untuk melanjutkan dan mengembangkan cita-cita besar para pendiri MIPI.
Anwar Hafid menegaskan bahwa inovasi harus terus dilakukan agar ilmu pemerintahan tetap relevan dengan tantangan yang ada saat ini. Ia percaya bahwa ilmu pemerintahan harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan birokrasi di Indonesia.
“Pelantikan ini adalah sinyal untuk membangun lebih cepat dan bekerja lebih keras mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ungkapnya pada Sabtu (25/4/2026).
Mantan Bupati Morowali dua periode ini menekankan bahwa pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada penilaian “cukup baik”, tetapi harus berlandaskan pada prinsip kebenaran dalam setiap kebijakan yang diambil. Ia percaya bahwa pemerintahan yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik bagi masyarakat.
“Saya sering mengingatkan rekan-rekan kerja saya bahwa pemerintahan itu tidak hanya mencapai predikat cukup baik, tetapi harus benar. Yang benar itu pasti baik, tetapi yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Momentum pelantikan ini membawa optimisme bahwa MIPI dapat menjadi motor penggerak dalam perkembangan birokrasi nasional. Anwar Hafid berharap organisasi ini mampu melahirkan gagasan, inovasi, dan rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Ia berkomitmen untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan profesionalitas serta etika birokrasi.
“Saya optimis MIPI akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan birokrasi di Indonesia, mengedepankan asas dan etika birokrasi,” pungkasnya.
Gubernur Anwar Hafid juga menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
