PALU, Warta Sulteng –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024. Paripurna berlangsung di Gedung Utama DPRD Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, pada Rabu (21/5/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, dan turut dihadiri oleh para wakil ketua DPRD serta Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekda Provinsi Novalina, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa pemberian rekomendasi merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Ia menyebut bahwa hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP No. 13 Tahun 2019 serta Pasal 77 Peraturan DPRD Sulteng No. 1 Tahun 2024.
“Rekomendasi DPRD menjadi landasan penting dalam perencanaan, penyusunan anggaran, hingga pembentukan perda, demi meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan daerah,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut.
Melalui juru bicara Rahmawati M. Nur, S.Ag., Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menguraikan beberapa catatan strategis, seperti perlunya peningkatan kualitas tata kelola anggaran, optimalisasi kinerja BUMD, serta penyempurnaan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Dalam evaluasinya, Pansus mencatat bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp5,56 triliun dari target Rp6,03 triliun atau 92,15 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri menyumbang Rp2,12 triliun dengan realisasi 93,94 persen.
Meski demikian, sejumlah sektor dinilai masih belum optimal, termasuk kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang baru mencapai 24,16 persen. Di sektor pendidikan, pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk menjadi sorotan karena tidak selesai tepat waktu. Sementara di bidang kesehatan, layanan RSUD provinsi dan tingginya angka warga tanpa jaminan kesehatan—lebih dari 700 ribu jiwa—menjadi perhatian serius.
Rekomendasi DPRD mencakup percepatan reformasi BUMD, penyesuaian format LKPJ sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2024, serta peningkatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
