PALU | Warta Sulteng –
Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan di Sulawesi Tengah (Sulteng), berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026). Rakor Karhutla Sulteng dihadiri Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira, Gubernur, jajaran Polda Sulteng, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Dalam Rakor Karhutla Sulteng tersebut, Pangdam Mayjen TNI J. Binsar P Sianipar, menekankan tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pangdam meminta edukasi dan penyuluhan kepada warga menjadi prioritas untuk menekan potensi karhutla sejak awal.
Baca juga: Karhutla di Toli-Toli Hanguskan 4,23 Hektare Lahan, Api Berhasil Dipadamkan
Dalam Rakor Karhutla Sulteng teraebut, Menurut Pangdam, pola penanganan yang hanya berfokus pada pemadaman akan membuat personel terus berada dalam situasi yang sama setiap kali kebakaran terjadi. Karena itu, upaya pencegahan harus diperkuat melalui penyuluhan yang dilakukan secara bersama-sama hingga ke masyarakat.
“Tanpa edukasi, kita akan menjadi pemadam kebakaran terus. Karena itu, Danrem dan Dandim saya minta berkolaborasi dengan BPBD dan Kepolisian serta pemerintah daerah setempat untuk memberikan edukasi secara masif kepada masyarakat,” tegas Pangdam.
Pangdam mengungkapkan, hasil identifikasi di lapangan menunjukkan sejumlah aktivitas masyarakat berpotensi memicu karhutla. Di antaranya pembukaan lahan dengan cara dibakar, pembakaran sampah, serta pembuangan puntung rokok sembarangan di kawasan hutan dan lahan kering.
Selain pencegahan melalui edukasi, Kodam XXIII/Palaka Wira memperkuat kesiapsiagaan dengan memetakan wilayah rawan karhutla melalui integrasi data satuan kewilayahan dan BPBD.
Kodam juga telah menyiapkan peralatan pendukung, seperti alat pelindung diri (APD), drone, perangkat GPS, alat pemadam, pompa punggung, serta 22 unit armada pemadam kebakaran yang disebar di sejumlah wilayah.
Rakor yang diikuti sekitar 100 peserta tersebut juga membahas sejumlah langkah antisipasi, mulai dari penyusunan prosedur tetap (protap), apel kesiapsiagaan, latihan posko dan lapangan, hingga pembentukan satuan tugas penyuluhan dan pencegahan karhutla.
Pangdam meminta seluruh unsur memiliki pola tindakan yang sama dalam menghadapi karhutla. Personel juga perlu disiagakan di wilayah rawan, sementara peralatan dan jaringan komunikasi antarlembaga harus dipastikan siap digunakan.
Rakor tersebut dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, Basarnas, BMKG, Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Melalui langkah tersebut, pencegahan karhutla di Sulawesi Tengah diharapkan tidak hanya berorientasi pada respons saat bencana terjadi, tetapi juga mampu mengurangi risiko kebakaran melalui perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat.**
