TOLITOLI, Warta Sulteng —
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Asrullah, bergerak cepat menanggapi informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan penolakan seorang anak yatim saat hendak mencairkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) milik almarhum ayahnya di Kabupaten Tolitoli.
Menanggapi isu tersebut, Asrullah yang juga Anggota DPRD Sulteng dari Daerah Pemilihan Tolitoli-Buol langsung berkoordinasi dengan struktur PKS di Tolitoli untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Informasinya masih kita telusuri untuk diverifikasi. Ada banyak informasi yang beredar, tapi umumnya hanya di platform Facebook. Untuk media mainstream yang lengkap konfirmasinya, berdasarkan tracking yang dilakukan tim, tampaknya belum ada,” jelas Asrullah, Ahad (14/09/2025).
Menurutnya, informasi yang beredar masih simpang siur. Ada yang menyebutkan bahwa anak tersebut ditolak karena tidak membawa surat kuasa, hanya membawa fotokopi KTP almarhum ayahnya. Versi lain mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada penolakan, hanya saja anak tersebut diminta membuka rekening sendiri karena bantuan tidak bisa lagi dicairkan atas nama orang tua yang telah meninggal.
Namun kendalanya, anak tersebut belum cukup umur dan belum memiliki KTP, sehingga tidak memenuhi syarat administrasi untuk membuka rekening bank.
“Nah ini yang saya bilang, informasi masih simpang siur. Tapi alhamdulillah, setelah kami dapat infonya di medsos, langsung kami koordinasi. Teman-teman masih di lapangan. Insya Allah, kami akan berupaya maksimal agar anak tersebut bisa menerima apa yang menjadi haknya,” tegas Asrullah.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar berbagai pihak dalam menyikapi isu ini. Kepada tim PKS yang melakukan penelusuran, Asrullah berpesan untuk selalu berkomunikasi dengan struktur partai, dari tingkat DPD hingga DPRa, serta instansi pemerintah dan lembaga lain yang mungkin sudah melakukan advokasi sebelumnya.
“Hal ini penting, agar jangan sampai terjadi tumpang tindih atau overlapping langkah,” tandasnya.
Asrullah mengingatkan semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, seraya berharap hasil verifikasi lapangan segera memperjelas duduk perkara yang sebenarnya agar solusi terbaik bisa segera diberikan kepada anak tersebut.
