PALU, Warta Sulteng –
Dalam upaya mengatasi krisis kelangkaan bahan baku yang melanda industri kelapa nasional, Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan rapat silaturahmi bersama pedagang lokal dan eksportir arang dari India, membahas tantangan dan solusi strategis sektor kelapa di wilayah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung penuh keprihatinan itu mengangkat isu krusial mulai dari kelangkaan kelapa, dampak regulasi ekspor, hingga pengaruh dominasi harga karbon aktif oleh negara lain terhadap rantai pasok industri kelapa nasional.
Direktur HPM, Kassa A. Karman, mengungkapkan bahwa krisis bahan baku kelapa telah menyebabkan banyak pabrik dalam negeri lumpuh operasionalnya. “Kelapa menjadi semakin langka dan mahal. Ketergantungan pada pasar ekspor yang dikendalikan oleh India makin memperburuk situasi,” jelas Karman.
Dampak terparah dirasakan oleh industri lokal. Yanti, Sekretaris Eksekutif PT Sambo, membeberkan bahwa perusahaannya terpaksa memulangkan 3.000 karyawan akibat tidak mampu memperoleh bahan baku. “Kami butuh intervensi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjamin keberlanjutan industri ini,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, menyatakan perlunya revisi regulasi pajak kopra yang saat ini dinilai menghambat pertumbuhan industri. Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan antara BUMD, petani, dan pengusaha, serta dorongan untuk mempercepat hilirisasi produk kelapa.
“Sulawesi Tengah adalah lumbung kelapa. Tapi potensi ini tidak akan maksimal tanpa strategi hilirisasi dan intervensi kebijakan yang tepat,” ujar Yus.
Hasil dari rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis:
- Sosialisasi nasional tentang manfaat kopra untuk meningkatkan daya tarik konsumen lokal.
- Kolaborasi dengan BUMD kabupaten untuk pembelian langsung dari petani.
- Penguatan gerakan “Kopra untuk Indonesia” melalui studi banding dan perluasan pasar.
Komisi II berkomitmen untuk segera menyampaikan rekomendasi ini kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah guna menjadi dasar perumusan kebijakan daerah yang lebih mendukung sektor kelapa.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional untuk menyelamatkan industri kelapa yang menjadi tulang punggung ekonomi Sulawesi Tengah.
