PALU, Warta Sulteng —
Dalam upaya memperkuat sistem pendidikan di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum HAM) Sulteng, melaksanakan kegiatan penting bertajuk Fasilitasi Pemantapan Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Pendidikan Vokasi. Acara tersebut digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng pada Rabu (11/6).
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemprov Sulteng dalam merespons tantangan pendidikan saat ini, khususnya dalam hal pemerataan kualitas dan penguatan kompetensi lulusan yang siap memasuki dunia kerja. Rancangan Pergub yang dimatangkan kali ini menitikberatkan pada dua aspek krusial: pengelolaan dana BOSDA secara akuntabel dan pengembangan pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri lokal.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam sambutannya menekankan bahwa harmonisasi regulasi daerah harus menjadi prioritas agar kebijakan yang diterapkan di lapangan benar-benar selaras dengan hukum nasional dan mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat Sulawesi Tengah.
“Pemantapan harmonisasi ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap regulasi daerah memenuhi asas legalitas, keterbukaan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rakhmat.
Ia menambahkan, pengelolaan dana BOSDA tidak bisa dianggap remeh, sebab menyangkut keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah yang sangat bergantung pada dukungan anggaran. Sementara itu, pendidikan vokasi dinilai sebagai instrumen penting dalam mencetak tenaga kerja siap pakai yang mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional.
Hadir dalam kegiatan ini para perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, serta sejumlah instansi teknis terkait. Mereka bersama-sama menelaah isi rancangan, mulai dari struktur hukum hingga rincian mekanisme penyaluran dana, sistem pelaporan, hingga skema pembinaan pendidikan vokasi.
Diskusi juga menyoroti pentingnya integrasi kebijakan vokasi dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), yang selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan berbasis keahlian.