Palu, Warta Sulteng –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi dan Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pelaksanaan pasar murah guna membantu masyarakat kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan menjelang Ramadhan walau ada instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sigi, Agus Munandar, dan Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog Kanwil Sulteng, Heriswan, di kantor Bulog Kanwil Sulteng, Jalan Mohammad Yamin, Kota Palu, Selasa (18/2/2025).
Pimwil Bulog Kanwil Sulteng, Heriswan, mengapresiasi langkah Pemkab Sigi yang terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Ia berharap kebijakan ini dapat diadopsi pemerintah daerah lain di Sulawesi Tengah untuk membantu warga kurang mampu sekaligus mengendalikan inflasi.
“Kerja sama ini sudah terjalin lama, dan tahun ini kita kembali menandatangani MoU. Bulog selalu siap mendukung. Kami berharap kabupaten, kota, dan provinsi lain mengikuti inisiatif ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Heriswan.
Kadisperindag Sigi, Agus Munandar, menjelaskan skema penyaluran masih menggunakan pola paket yang akan disalurkan langsung kepada penerima manfaat. Tahun ini, jumlah paket ditingkatkan dari 17.699 menjadi 18.552 dengan komoditas berupa beras lima kilogram, gula dua kilogram, dan minyak goreng dua liter.
“Harga satu paket Rp90.000. Tahun lalu subsidi mencapai Rp56.500 per paket, sementara tahun ini dikurangi, tetapi tetap sesuai regulasi dalam SK Bupati yang mengatur subsidi maksimal 40 persen,” jelas Agus.
Distribusi paket akan dimulai pada awal Ramadhan di 16 hingga 17 titik. Jika penyaluran di setiap lokasi selesai dalam satu hari, maka program ini diperkirakan tuntas pada pertengahan Ramadhan.
Terkait efisiensi anggaran, Agus memastikan program ini tidak mengalami pemangkasan karena berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Alokasi tetap Rp2 miliar yang dibagi untuk dua HBKN, yakni Ramadhan dan Natal-Tahun Baru. Dananya berasal dari insentif fiskal, sehingga tidak terdampak kebijakan efisiensi,” katanya.
Ia juga menilai program pasar murah yang telah berjalan bertahun-tahun ini efektif dalam menekan harga beras. “Permintaan di pasar menurun saat program ini berjalan, sehingga harga terkendali karena masyarakat belum membeli komoditas tersebut di pasar dalam jangka waktu tertentu,” tutupnya. **
