WARTA , – Kembali mengukir prestasi gemilang, berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan () Perwakilan Provinsi Sulteng. Ini merupakan kali ke-10 Palu mempertahankan predikat prestisius tersebut, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Gedung Auditorium lantai tiga ruang Lobo Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulteng pada hari Senin, 27 Mei 2024. Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E., bersama Ketua Kota Palu, H. Armin Soputra, S.T., menerima langsung LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulteng, Binsar Karyanto P. S.T., M.M., CSFA.

Pencapaian ini patut diapresiasi, mengingat pemeriksaan BPK bertujuan untuk menilai kredibilitas, kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen Walikota Hadianto dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pemeriksaan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan dan refleksi demokrasi,” ujar Hadianto dalam sambutannya. “Pengelolaan keuangan yang baik dan tertib menjadi kunci utama dalam mencapai kesejahteraan .”

Lebih lanjut, Hadianto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada BPK atas arahan dan masukan berharga untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, aset daerah, dan efektivitas penggunaan anggaran. Ia juga mengakui adanya beberapa temuan BPK, dan berkomitmen untuk menyelesaikannya dengan segera.

“Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas Hadianto. “Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.”

Pencapaian WTP ini merupakan bukti nyata komitmen dan keras Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Diharapkan prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya.