JAKARTA, WARTA SULTENG — Kabupaten Donggala menjadi perhatian nasional setelah terungkap sebagai daerah dengan pembukaan formasi PPPK terbanyak se-Indonesia dalam kurun waktu 2024–2025. Fakta ini mencuat saat kunjungan resmi Bupati Donggala Vera Elena Laruni ke Kantor Kementerian PAN-RB pada Senin, 21 April 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Vera yang didampingi oleh Sekretaris Daerah serta sejumlah pejabat Pemkab Donggala, secara terbuka menyampaikan kekhawatiran terkait dampak pengangkatan PPPK terhadap keuangan daerah. “Kami ingin memastikan bahwa pengangkatan PPPK tidak menimbulkan beban yang tidak dapat ditanggung oleh APBD kami,” ujar Vera dalam pertemuan tertutup itu.
Terdapat empat permintaan resmi yang diajukan Pemkab Donggala kepada KemenPAN-RB, yakni: konsultasi atas jumlah pengangkatan, permintaan verifikasi ulang terhadap dokumen PPPK lulus seleksi, permohonan pembayaran gaji berdasarkan kemampuan keuangan daerah, serta permintaan untuk menghentikan seleksi tahap II PPPK Tahun Anggaran 2025.
Pihak KemenPAN-RB yang diwakili oleh Hesti dan Shasa dari Bidang SDM Aparatur menanggapi serius permintaan tersebut. Dalam penyampaiannya, mereka berkomitmen akan membawa isu ini ke level pimpinan dan Ibu Menteri untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut. Selain itu, mereka mengingatkan agar seluruh tahapan seleksi dan pengangkatan mengacu pada PermenPAN Nomor 6 Tahun 2024.
KemenPAN-RB juga mengimbau agar Pemkab Donggala menjalin komunikasi aktif dengan Kemendagri dan BKN, khususnya terkait proses verifikasi, penetapan formasi, dan pembayaran gaji. Terlebih lagi, jika ditemukan pelanggaran administratif, maka Pemkab diminta menindaklanjutinya secara tegas dan sesuai hukum.
Menutup pertemuan tersebut, pihak kementerian menggarisbawahi bahwa evaluasi terhadap PPPK tahun 2022–2023 juga penting dilakukan, untuk memastikan kinerja dan efektivitas kebijakan ini. “Pengangkatan PPPK seharusnya difokuskan pada penyelesaian tenaga honorer K2, bukan untuk menambah beban baru yang tidak direncanakan dengan baik,” jelas salah satu pejabat.
Dengan pertemuan ini, diharapkan Pemkab Donggala mampu mengambil langkah bijak dalam menyikapi dinamika ASN di wilayahnya, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik.
