PALU, Warta Sulteng –
DPRD Sulawesi Tengah mulai membahas dokumen rancangan awal RPJMD 2025–2029 dalam sidang paripurna, Rabu (14/5/2025), yang turut dihadiri oleh Gubernur Sulteng, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si.
Dalam forum tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa RPJMD merupakan landasan penting yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa penyusunannya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan mengacu pada arah pembangunan nasional.
“RPJMD bukan hanya soal dokumen teknokratis, tapi ini soal bagaimana kita merancang masa depan yang lebih baik bagi Sulawesi Tengah. Kita bicara soal pendidikan, kemiskinan, infrastruktur, hingga ekonomi lokal,” kata Anwar.
Ia mengungkapkan, RPJMD kali ini mengusung visi “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”, yang ditopang oleh empat misi pembangunan dan serangkaian target konkret, mulai dari penurunan kemiskinan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tak hanya itu, Pemprov Sulteng juga merancang program strategis “9 Berani”, yang terdiri dari berbagai bidang prioritas, seperti Berani Cerdas (pendidikan), Berani Sehat (kesehatan), hingga Berani Berintegritas (pemerintahan yang bersih).
“Kita harus bangun Sulteng yang inklusif dan berkeadilan. Jangan sampai ada daerah atau kelompok yang tertinggal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan adalah kunci keberhasilan pembangunan,” tegasnya.
Gubernur Anwar juga menyoroti pentingnya harmonisasi RPJMD daerah dengan RPJMN pusat agar seluruh program pembangunan dapat berjalan selaras dan efektif. Hal ini terutama dalam mendukung tiga agenda prioritas nasional: pengentasan kemiskinan, penguatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD H.M. Arus Abdul Karim menyampaikan bahwa DPRD siap mengawal seluruh proses pembahasan dan memastikan aspirasi rakyat menjadi bagian dari RPJMD.
“DPRD memiliki peran penting sebagai representasi rakyat, dan kami pastikan dokumen ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Arus.
