PALU, Wartasulteng.com –
Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI di Sulawesi Tengah, menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kehadiran tim KPK yang berperan sebagai mitra dalam upaya pencegahan korupsi. Ketua DPRD menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari efektivitas penggunaannya.
“Setiap program pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Ia berharap pengelolaan APBD dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Rapat ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga Sulawesi Tengah dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan.
