PALU, Wartasulteng.com –
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melalui Komisi I Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (14/01/2026) mengenai honorarium Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2026. RDP berlangsung di Ruang Rapat Baruga DPRD Provinsi Sulteng, Gedung B Lantai III.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Bartholomeus Tandigala, dihadiri oleh Sekretaris Komisi I, Elisa Bunga Allo, serta anggota lainnya seperti Yusuf, Hasan Patongai, Mahfud Masuara, dan Fatimah Hi Moh Amin Lasawedi. Selain itu, hadir pula sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng.
Pembahasan RDP berfokus pada skema dan dasar hukum pemberian honorarium bagi komisioner KPID dan KI agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah. Bartholomeus Tandigala menekankan pentingnya kelanjutan pembahasan ini secara komprehensif, termasuk pemanggilan pihak BPKAD dan Sekretaris Daerah untuk memastikan penganggaran honorarium berjalan sesuai ketentuan.
“Komisi I akan mengkaji aspek regulasi dan mekanisme penganggaran agar kebijakan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,” ujar Tandigala. Ia berharap hasil RDP dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
DPRD Sulteng juga menilai bahwa KPID dan Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan pengawasan penyiaran. Rapat Dengar Pendapat berlangsung dalam suasana konstruktif dan dialogis, diakhiri dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.







