PALU | Warta Sulteng –

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Perum Bulog meluncurkan program () alokasi Oktober–November 2025 di Kantor Perum Bulog Sulteng, Kamis (30/).

Program ini menyalurkan bantuan berupa 4.665,48 ton beras dan 933.096 liter minyak goreng bagi 233.274 keluarga penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Data penerima bersumber dari Data Tunggal Ekonomi (DTSEN) Kementerian Sosial.

Peluncuran Banpang ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah A Lamadjido, jajaran Forkopimda, Korem 132 Tadulako, Kodam Palaka Wira, dan sejumlah instansi vertikal lainnya.

Dalam laporannya, Pimpinan Wilayah Bulog Sulteng, Jusri, menyampaikan bahwa stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 21.000 ton, dengan tambahan pasokan 6.000 ton dari Sulawesi Selatan yang masih dalam perjalanan. Dengan jumlah tersebut, Bulog memastikan ketahanan stok beras di Sulawesi Tengah aman hingga Februari 2026.

“Untuk stok, kami pastikan aman empat hingga lima bulan ke depan. Bahkan masih ada tambahan beras dari Sulsel yang sedang dalam perjalanan,” ujar Jusri.

Jusri juga menegaskan komitmen Bulog untuk menyerap hasil panen lokal, terutama di daerah Moutong, Luwuk Banggai, Mori Utara, serta kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat.
Ia menepis isu bahwa Bulog tidak membeli beras petani.

“Bulog setiap saat siap membeli beras petani selama kualitasnya sesuai standar. Tidak ada istilah tidak membeli. Kami justru sangat berterima kasih jika masih ada beras petani yang bisa masuk ke Bulog,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Reny A Lamadjido menyampaikan apresiasi atas kesiapan Bulog dan seluruh pihak yang terlibat dalam peluncuran Banpang.
Menurutnya, bantuan pangan ini bukan sekadar program sosial, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Upaya kita ini bukan sekadar memberi bantuan, tetapi juga membangun rasa aman dan percaya diri bahwa pemerintah selalu hadir,” ujar Reny.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan dan penanganan stunting.
Reny menyebut angka stunting di Sulawesi Tengah masih berada pada level 24 persen, dan intervensi sektor pangan menjadi bagian penting dari penurunan angka tersebut.

“Kalau pangan tidak terpenuhi, mustahil kita bisa mencapai Indonesia Emas. Karena itu, kita harus serius memastikan pangan tersedia dan merata,” pungkasnya. (Od).