PALU | Warta Sulteng –
Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah mengoptimalkan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga akhir Januari 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan ketersediaan stok menjelang meningkatnya permintaan pada bulan Ramadhan.
Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sulawesi Tengah, Jusri, menegaskan bahwa penyaluran SPHP tetap berjalan meski memasuki tahun anggaran baru. Bulog saat ini masih menggunakan alokasi anggaran SPHP 2025 yang diperpanjang pemerintah pusat.
“Kami menunggu kebijakan lanjutan untuk SPHP 2026. Namun pada prinsipnya, penyaluran SPHP tetap berjalan karena kami masih menggunakan kuota dan anggaran 2025,” kata Jusri di Palu, Ahad (18/1/2026).
Jusri menyebutkan, peningkatan intensitas penyaluran menjadi langkah antisipatif menghadapi lonjakan kebutuhan pangan masyarakat menjelang Ramadhan. Bulog juga mengintegrasikan SPHP dengan berbagai kegiatan pasar murah, baik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah maupun inisiatif Bulog secara mandiri.
“Pasar murah tetap kami galakkan. Bisa melalui kerja sama dengan pemda atau Bulog yang bergerak langsung. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk gerakan stabilisasi harga,” ujarnya.
Bulog Sulteng memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman. Saat ini, cadangan beras yang dikuasai Bulog Sulawesi Tengah mencapai sekitar 21.000 ton.
Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan memperpanjang penyaluran SPHP beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga beras pada awal tahun sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Skema ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 dan memberikan ruang penyelesaian program lintas tahun anggaran.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan Bulog dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan Satgas Pangan Polri, untuk mengakselerasi sisa target SPHP beras 2025.
“SPHP beras 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Sisa target sekitar 697,1 ribu ton harus disalurkan secara optimal,” kata Sarwo di Jakarta.
Ia menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, pemerintah berkomitmen menjaga harga beras tetap sesuai harga eceran yang ditetapkan. Kondisi stok nasional dinilai sangat memadai untuk mendukung intervensi pasar.
Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton. Sementara stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog mencapai 3,25 juta ton.
Penyaluran SPHP dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, mulai dari koperasi desa, pasar rakyat, ritel modern, hingga kegiatan Gerakan Pangan Murah. Pemerintah menilai kebijakan ini efektif menahan laju kenaikan harga beras di tingkat konsumen.
Adapun pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 masih menunggu proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan. Pemerintah telah menyepakati target penyaluran SPHP 2026 sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025. **
