POSO | Warta Sulteng –
Festival Tampo Lore VI tidak hanya menampilkan parade seni dan budaya, tetapi juga menjadi wadah edukasi keuangan dan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tengah memanfaatkan momentum tahunan ini untuk memperkenalkan berbagai program pemberdayaan UMKM di desa-desa.
Tiga pejabat dari BI hadir menyampaikan materi di hadapan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda Tampo Lore. Mereka menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM secara menyeluruh.
Irfan Azmi Al-Hayat membuka sesi dengan memaparkan peran BI dalam menjaga stabilitas ekonomi yang berdampak langsung pada sektor UMKM. Ia menekankan bahwa BI bukan penyalur kredit langsung, melainkan menciptakan ekosistem yang kondusif melalui kebijakan makro dan fasilitasi sistem pembayaran.
“BI menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi agar biaya produksi tetap terjangkau dan daya beli masyarakat terjaga,” jelas Irfan. Ia juga memaparkan upaya BI dalam mengembangkan sistem pembayaran digital, seperti QRIS dan transfer antarbank, agar transaksi UMKM lebih cepat, murah, aman, dan terintegrasi.
BI juga mendorong pelaku UMKM agar melek digital. Edukasi keuangan terus digalakkan agar UMKM dapat mengakses layanan perbankan dan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.
Andi Sabirin Baso melanjutkan sesi dengan menyoroti peran BI dalam promosi UMKM di tingkat nasional dan internasional. “Lewat berbagai event, BI memfasilitasi UMKM agar naik kelas dan menembus pasar lebih luas,” ujarnya.
Ia mencontohkan dukungan BI kepada perajin tenun Desa Towale, Donggala, yang kini tercatat sebagai usaha tenun terbesar di Indonesia versi MURI dengan 100 perajin aktif. Dukungan serupa juga diberikan kepada UMKM di Desa Kabalutan (Tojo Unauna) dan kawasan Danau Paisupok (Banggai Kepulauan).
Pembicara ketiga, Trisno Siswoyo, menegaskan bahwa dukungan BI kepada UMKM melalui proses kurasi. “Hanya UMKM dengan prospek yang baik dan produksi berkelanjutan yang kami fasilitasi,” ujarnya.
Trisno mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan pemasaran digital agar menjangkau pasar lebih luas. Ia menambahkan, meskipun BI bukan lembaga penyalur kredit, kebijakan yang diterapkan sangat memengaruhi iklim usaha UMKM—mulai dari stabilitas ekonomi hingga kemudahan transaksi digital.
Para tokoh adat dan pemerintah desa turut memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi. Kepala Desa Bariri, Magdalena Mentara, menyebut produk lokal seperti Kopi Peranina dan Terminal Kopi Behoa yang digerakkan melalui program Penghidupan Hijau. Ia berharap BI dapat memfasilitasi salah satu produk tersebut.
Permintaan pelatihan juga disampaikan oleh Sunardi, pemandu wisata dari BPK Wilayah VIII. Ia menyoroti minimnya jumlah pemandu wisata di Desa Bariri dan mengusulkan pembangunan gazebo permanen di sekitar situs megalit sebagai tempat beristirahat wisatawan.
Sementara itu, Kepala Desa Baleura, Joni Pereruang, mengusulkan pelatihan pengembangan wisata yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak di wilayahnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, pihak Bank Indonesia menyatakan akan mempelajari semua aspirasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti.***
