PALU | Warta Sulteng –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memuji Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sigi yang aktif mengawal program Sekolah Rakyat.
Apresiasi itu disampaikan Gus Ipul usai menghadiri dialog Kolaborasi Program Prioritas Presiden bersama pemerintah daerah dan pilar sosial di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/4/2026).
“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Sigi yang gigih mengawal penyelenggaraan Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Gus Ipul.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, serta Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi.
Gus Ipul tiba sekitar pukul 10.52 WITA dan disambut penampilan siswa Sekolah Rakyat, mulai dari yel-yel, tari tradisional, pidato bahasa asing, hingga paduan suara.
Ia menilai, dalam dua semester pelaksanaan, Sekolah Rakyat menunjukkan hasil positif. Siswa dinilai lebih optimistis dan percaya diri.
“Kita melihat perkembangan mereka. Optimisme dan rasa percaya diri meningkat, serta tetap bangga pada keluarga,” katanya.
Menurutnya, para siswa juga berkomitmen memanfaatkan pendidikan untuk menjadi generasi tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen berlangsung di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tojo Una-Una.
“Target Presiden, setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat, dan provinsi dua hingga empat unit sesuai kebutuhan,” jelas Gus Ipul.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan, sejumlah daerah lain sedang menyiapkan lahan untuk pembangunan lanjutan.
“Jika lahan siap, segera kami usulkan. Nantinya satu kawasan bisa menampung hingga seribu siswa terintegrasi,” ujarnya.
Selain Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial bersama Pemprov Sulteng juga memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Gus Ipul menegaskan, akurasi data menjadi kunci penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Data dari daerah harus disampaikan apa adanya, diverifikasi BPS, lalu menjadi dasar intervensi melalui desil 1 sampai 10,” pungkasnya.**
