Dalam rangka kegiatan Koordinasi dan Komunikasi Luar Daerah (Korkom-LD), Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tepatnya ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Forum CSR DKI. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi II, Yus Mangun, SE, bersama anggota DPRD lainnya seperti Sony Tandra, Ronal Gulla, Henri Kusuma Muhidin, Dra. Marlela, Rauf, dan Haris Julianto.
Dalam pertemuan dengan Kabid Pendapatan Pajak I Bapenda DKI Jakarta, Mulyo Susongko, SE, MM, yang berlangsung di lantai 10 Gedung Bapenda, Gambir, terungkap bahwa DKI Jakarta belum pernah mengalami penundaan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Yang jelas kami belum pernah mengalami tunda bayar,” ujar Mulyo. Hal ini menjadi catatan penting bagi DPRD Sulteng yang ingin memahami lebih dalam pengelolaan fiskal daerah secara efisien.
Mulyo juga memaparkan struktur organisasi Bapenda, jenis-jenis pajak daerah, hingga strategi peningkatan PAD. Salah satu poin menarik adalah bahwa PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi penyumbang terbesar PAD DKI, mencapai lebih dari Rp 11 triliun, disusul oleh PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar Rp 9,6 triliun.
Sebaliknya, Sulteng masih sangat bergantung pada PKB dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), serta potensi lain seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat (PAB) yang belum tergarap optimal.
Dalam kesempatan itu, Mulyo juga menjelaskan berbagai inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti program Nonton Bareng (Nobar) sosialisasi pajak, dan pemasangan plang di tempat usaha penunggak pajak oleh penyidik pegawai. “Cukup ampuh untuk membuat wajib pajak membayar,” ujarnya.
Yus Mangun menyambut baik berbagai strategi dan terobosan tersebut dan berharap Bapenda Sulteng yang turut hadir dalam kunjungan ini bisa mengadopsi pendekatan serupa untuk meningkatkan PAD di Sulteng.
Kunjungan juga berlanjut ke Forum CSR DKI Jakarta, yang membahas pengelolaan dana CSR secara akuntabel dan strategis agar selaras dengan program prioritas pemerintah daerah.
