PALU | Warta Sulteng –

Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) mengancam akan memasukkan mitra Rumah Pangan Kita (RPK) ke daftar hitam atau blacklist apabila terbukti menjual beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET).

Hingga November 2026, Bulog Sulteng telah memasukkan 10 mitra ke dalam daftar hitam karena melakukan pelanggaran dalam penyaluran produk pangan pemerintah.

Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sulteng, Jusri Pakke, mengatakan tindakan tersebut merupakan bentuk ketegasan Bulog dalam menjaga agar program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Jusri saat melakukan pemantauan penyaluran beras SPHP dan Minyakita di sejumlah mitra RPK di Pasar Masomba dan Pasar Manonda, Kota Palu, Senin (16/11/2026).

Menurut Jusri, pemantauan tersebut juga bertujuan memastikan ketersediaan stok pangan di pasar tetap terjaga. Ia menyebut kondisi stok pangan di Sulawesi Tengah relatif aman dan terkendali dibandingkan sejumlah daerah lainnya.

“Kami turun untuk memastikan stok terlebih dahulu tersedia di pasar. Dibandingkan wilayah-wilayah lain, Sulteng termasuk paling aman soal stok. Masih terkontrol,” ujarnya.

Meski ketersediaan stok relatif aman, Bulog masih menerima keluhan masyarakat mengenai dugaan penjualan produk pangan pemerintah di atas HET. Karena itu, pihaknya terus melakukan pengawasan dan menelusuri laporan yang masuk.

Jusri menegaskan, mitra yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya dihentikan sementara penyalurannya, tetapi juga tidak akan memperoleh alokasi stok kembali, baik beras SPHP maupun Minyakita.

“Kalau ada yang menjual di atas HET, silakan hubungi langsung kami di 082344488862. Kami akan turun meninjau. Kalau ada bukti, langsung kami blacklist. Apalagi kalau sudah ada yang sampai Rp20.000 per liter, sudah pasti kami hentikan,” tegasnya.

Khusus Minyakita, Jusri mengingatkan bahwa HET yang berlaku saat ini sebesar Rp15.700 per liter. Dengan demikian, penjualan seharga Rp16.000 per liter tetap berada di atas ketentuan harga yang berlaku.

Ia mengakui persoalan uang kembalian sebesar Rp300 kerap menjadi alasan pedagang membulatkan harga menjadi Rp16.000 per liter. Namun, persoalan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan.

“Kami juga akan sampaikan ke pusat, kalau bisa HET-nya digenapkan saja menjadi Rp16.000 agar tidak terjadi hal seperti ini,” katanya.

Di sisi lain, Bulog justru berencana memperluas jaringan mitra RPK agar distribusi beras SPHP dan Minyakita semakin mudah dijangkau masyarakat. Penambahan mitra diharapkan menciptakan persaingan yang sehat sekaligus menjaga harga jual tetap sesuai ketentuan.

Jusri juga mengimbau masyarakat agar berperan aktif mengawasi penjualan produk pangan pemerintah. Terlebih, setiap mitra RPK telah dilengkapi spanduk informasi harga sehingga konsumen dapat mengetahui harga jual yang seharusnya.

Ia menegaskan pengawasan distribusi pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bulog, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

“Kami ingin bermitra dengan orang-orang yang bisa melaksanakan program pemerintah dengan komitmen,” pungkasnya.**