PALU | Warta Sulteng –
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palu. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar, transparan, dan akuntabel.
Kunjungan yang berlangsung pada Senin (26/10/2026) itu dipimpin Ketua Tim Perwakilan Ombudsman Sulteng, Susiati, dan diterima langsung Kepala Lapas Kelas IIA Palu, Makmur, bersama jajaran.
Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman memeriksa sejumlah aspek penyelenggaraan pelayanan, mulai dari alur pelayanan hingga ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan layanan dengan ketentuan dan standar pelayanan publik yang berlaku.
Kepala Lapas Kelas IIA Palu, Makmur, mengatakan pengawasan Ombudsman menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun warga binaan.
“Monitoring ini menjadi sarana evaluasi bagi kami. Kami ingin memastikan seluruh petugas menjalankan prosedur pelayanan secara profesional,” ujar Makmur di Palu, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pengawasan tersebut juga menjadi masukan bagi Lapas Palu untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu dibenahi, sekaligus mempertahankan standar layanan yang telah berjalan.
Setelah pemeriksaan lapangan, Ombudsman Sulteng akan menyusun hasil pengawasan dalam laporan tertulis. Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng sebagai bagian dari proses evaluasi.
Makmur menegaskan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan Ombudsman sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Lapas Palu.
Ia memastikan jajaran Lapas Palu terus berupaya menjaga profesionalisme petugas serta memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Lapas Palu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.**
