PALU | Warta Sulteng –
Kenaikan harga properti dan keterbatasan daya beli membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau, terutama oleh generasi muda. Di tengah persoalan tersebut, konsep cohousing atau hunian berbasis komunitas mengemuka sebagai alternatif untuk menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang lebih terjangkau, inklusif, dan mengutamakan kebersamaan.
Gagasan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Cohousing di Palu, Apakah Mungkin?” yang berlangsung di NEMU Buku, Jalan Tg. Tururuka, Kelurahan Lolu Selatan, Selasa (17/11/2026) malam.
Diskusi menghadirkan pegiat literasi dan aktivis perempuan Sandra Eka S., penulis Neni Muhidin, serta Intan Wahyuningsih dari Rubalang yang mewakili generasi Z. Pengamat perkembangan kota, Singgih B. Prasetyo, hadir sebagai penanggap. Diskusi dipandu Yuli Kusworo dari Arkom Indonesia.
Dalam pemaparannya, Yuli memperkenalkan sejumlah pengalaman pengembangan hunian berbasis komunitas, di antaranya Flat Menteng, praktik Community Organizations Development Institute (CODI) di Thailand, Kampung Susun, inisiatif Kalijawi, serta Huntap Lompe Mosinggani.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa warga dapat terlibat langsung dalam menentukan lokasi lahan, merancang hunian, hingga mengelola lingkungan tempat tinggal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui koperasi.
“Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa warga dapat terlibat langsung dalam menentukan lahan, merancang, hingga mengelola lingkungan tempat tinggal. Salah satu pendekatannya melalui koperasi,” kata Yuli.
Dari perspektif generasi muda, Intan menilai kepemilikan rumah perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi, lokasi, dan aksesibilitas. Ia juga menyoroti lingkungan perumahan yang cenderung individualistis sehingga belum sepenuhnya menghadirkan kehidupan sosial yang kuat.
Menurutnya, cohousing dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang semakin sulit menjangkau harga rumah.
“Konsep ini seperti menjawab kebutuhan Gen Z yang dihantui harga rumah yang terus naik. Melalui cohousing, warga dapat terlibat dalam menentukan lokasi dan desain hunian sekaligus membangun kesepakatan hidup bersama,” katanya.
Sementara itu, Sandra melihat cohousing sebagai konsep yang perlu mempertimbangkan perspektif perempuan dan keluarga. Menurutnya, pengalaman perempuan dalam kehidupan sehari-hari harus menjadi bagian penting dari perencanaan hunian.
Rumah, kata dia, bukan sekadar bangunan, melainkan ruang yang berkaitan dengan pekerjaan domestik, privasi, dan berbagai aktivitas penghuninya. Karena itu, kebutuhan perempuan perlu mendapat tempat dalam proses perancangan.
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi ruang yang berkaitan dengan pekerjaan domestik, privasi, dan aktivitas sehari-hari. Karena itu konsep rumah harus juga dirancang perempuan,” kata Sandra.
Perspektif lokal disampaikan Neni Muhidin. Ia menghubungkan konsep cohousing dengan pengetahuan bermukim masyarakat Kaili, seperti boya, kinta, dan ngapa, yang mengandung nilai kebersamaan dan kehidupan komunal.
Menurut Neni, nilai-nilai tersebut mulai tergeser oleh pola hidup yang semakin individualistis. Padahal, pengetahuan lokal itu dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan model hunian berbasis komunitas yang sesuai dengan karakter masyarakat Palu.
Ia juga menyinggung pengalaman pengembangan hunian di Mamboro oleh penyintas bencana sebagai salah satu praktik yang berpotensi dipelajari dalam merumuskan konsep hunian bersama.
Dari sisi kebijakan perumahan, Singgih B. Prasetyo menyoroti program pembangunan tiga juta rumah dan skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, pembangunan perumahan di kawasan pinggiran masih menyisakan persoalan ketepatan sasaran. Ia juga menyinggung praktik manipulasi dokumen dalam pengajuan subsidi yang menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan program perumahan.
Singgih menilai keterlibatan komunitas sejak tahap perencanaan dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki persoalan tersebut.
“Jika rumah dibangun oleh komunitas bahkan dari sejak perencanaannya, maka masalah-masalah itu mungkin tidak akan terjadi,” kata Singgih, yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
Diskusi tersebut menggarisbawahi bahwa persoalan hunian tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah rumah. Keterjangkauan harga, ketepatan lokasi, akses terhadap fasilitas perkotaan, serta keterlibatan warga dalam proses pembangunan juga perlu menjadi perhatian.
Salah satu poin penting yang mengemuka adalah bahwa konsep cohousing tidak bisa diterapkan dengan sekadar menyalin model dari daerah atau negara lain. Pengembangannya harus disesuaikan dengan karakter wilayah, kebutuhan masyarakat, kemampuan ekonomi, serta pengetahuan lokal yang telah tumbuh di tengah warga.
Bagi Kota Palu, gagasan ini membuka peluang untuk mempertemukan kebutuhan hunian perkotaan dengan kearifan lokal dan tradisi kebersamaan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, rumah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai aset pribadi, tetapi juga sebagai ruang hidup bersama yang memperkuat hubungan sosial dan komunitas.
Catatan penyuntingan: Saya mempertahankan substansi, narasumber, dan alur diskusi, sembari memperbaiki strukturkalimat, transisi antargagasan, serta konsistensi istilah agar artikel lebih mengalir dan memiliki penekanan jurnalistikyang kuat.**




