PALU, Wartasulteng.com –
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menerima aspirasi dari Federasi Pertambangan dan Energi (FPE) KSBSI dalam aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur pada Senin (21/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, buruh mengungkapkan sejumlah masalah ketenagakerjaan yang mereka hadapi, termasuk dugaan praktik union busting dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak adil.
Reny mengajak semua pihak untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan masalah ini secara damai. Ia menekankan bahwa dialog antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling menghormati.
“Mediasi adalah langkah awal yang baik untuk menemukan solusi. Kita harus duduk bersama dan mendengar suara masing-masing,” ungkapnya. Wagub juga meminta Dinas Nakertrans untuk segera mengatur pertemuan antara serikat pekerja dan manajemen PT NNI.
FPE KSBSI mengajukan enam tuntutan, termasuk pembatalan PHK terhadap 22 anggota mereka dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Wagub Reny menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti semua tuntutan tersebut dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya objektivitas dalam proses penyelesaian masalah ini. “Kita akan menunggu hasil investigasi dan klarifikasi dari semua pihak sebelum mengambil langkah selanjutnya,” katanya.
Dengan harapan bahwa mediasi dapat membuka ruang dialog yang konstruktif, Wagub Reny berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses tersebut. Ia ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang tepat.
“Intinya, kami di sini untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik,” pungkasnya.







