PALU, Warta Sulteng –
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) kembali mencetak prestasi membanggakan di kancah nasional. Selama periode Januari hingga Mei 2025, Kanwil Kemenkum Sulteng berhasil menjadi kantor wilayah paling aktif dalam hal publikasi, dengan torehan 1.346 pemberitaan yang tersebar di berbagai media daring, cetak, dan media sosial resmi Kemenkumham.
Capaian tersebut menempatkan Kemenkum Sulteng di peringkat pertama nasional dalam hal eksposur dan diseminasi informasi kelembagaan, melampaui seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM se-Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi merupakan cerminan dari semangat kerja terbuka dan pelayanan publik yang transparan.
“Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi adalah bagian dari hak masyarakat. Sejak awal 2025, kami mengusung semangat ‘Kinerja Tanpa Bunyi Tak Berarti'. Artinya, setiap langkah kami harus bisa dikomunikasikan secara utuh dan mudah dimengerti oleh publik,” ujarnya.
Menurut Rakhmat, keberhasilan ini tak lepas dari kerja kolektif jajaran humas di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulteng yang terus menyuarakan berbagai aktivitas dan layanan—dari administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, hingga pembentukan regulasi.
Ia juga menegaskan bahwa media adalah mitra strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
“Kami tidak hanya ingin bekerja baik, tetapi juga ingin masyarakat tahu bahwa negara hadir melalui layanan yang makin terbuka, responsif, dan akuntabel,” tambahnya.
Dalam pandangannya, kehumasan saat ini bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi ujung tombak reformasi birokrasi yang mampu membangun optimisme publik dan literasi hukum di masyarakat.
Kanwil Kemenkum Sulteng terus memperkuat kolaborasi dengan media dan memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan informasi yang faktual, membangun kepercayaan, serta menginspirasi perubahan.
“Prestasi ini adalah awal, bukan akhir. Kami akan terus mendorong komunikasi publik yang lebih partisipatif dan inklusif,” tutup Rakhmat Renaldy.
