PALU, Warta Sulteng –
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) terus berbenah untuk memperkuat layanan publik dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Direktur Utama Bank Sulteng, Ramiyatie, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan dengan memperluas digitalisasi layanan perbankan, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah.
“Kami setiap waktu berbenah diri untuk meningkatkan pelayanan,” ujar Ramiyatie di Palu. Digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh Bank Sulteng untuk memperbesar kontribusi PAD.
Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Sulteng memiliki kewajiban untuk menyetorkan dividen kepada Pemprov Sulteng serta pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki saham. Pada tahun 2024, Pemprov Sulteng diproyeksikan akan menerima dividen sebesar Rp52 miliar.
Pernyataan ini disampaikan Ramiyatie usai kunjungan spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, bersama Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dan Inspektur IV Kemendagri, Andra. Dalam pertemuan tersebut, Bank Sulteng diapresiasi sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sulteng yang memiliki status keuangan sehat.
Ramiyatie juga menambahkan bahwa dari 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, hanya Pemerintah Kota Palu yang belum memanfaatkan Bank Sulteng secara maksimal, meskipun tetap menerima dividen sebesar Rp5 miliar pada tahun 2024.
Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun regulasi untuk memastikan BUMD menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban. “Mungkin ada yang harus dibubarkan, daripada terus menjadi beban,” ujarnya.
