PALU | Warta Sulteng –

dari Fraksi Partai Gerindra, Longki Djanggola, menyoroti kasus keracunan bergizi gratis (MBG) yang menimpa ratusan siswa di Kepulauan dan . Ia menegaskan, insiden tersebut terjadi akibat kelalaian dalam menjalankan prosedur standar operasional di dapur MBG.

Menurut Longki, dapur MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan (SPPG) melibatkan banyak pihak, mulai dari perusahaan swasta, pelaku usaha daerah, TNI, , hingga Badan Intelijen Negara (). Setiap dapur dipimpin Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan didampingi ahli gizi untuk memastikan keamanan sejak bahan baku, pengolahan, hingga distribusi.

“Semua bahan baku harus diperiksa teliti. Jika tidak layak, harus ditolak. Proses masak pun tidak boleh dilakukan jauh sebelum waktu konsumsi atau memakai sisa makanan yang dipanaskan kembali. Makanan seharusnya tersaji fresh, agar aman dikonsumsi,” tegas Longki, Kamis (18/9/2025).

Ia mengungkap pernah menemukan dapur yang tetap mengolah ikan dalam kondisi sudah tidak segar. Praktik tersebut, kata Longki, berisiko tinggi menyebabkan keracunan. Karena itu, ia meminta pengelola dapur bekerja penuh tanggung jawab.

“Jangan main-main dengan nyawa anak-anak kita. Tanamkan dalam diri bahwa yang kita beri makan adalah anak sendiri. Dengan begitu akan muncul kesungguhan menyiapkan yang terbaik,” ujarnya.

Selain itu, Longki juga menyarankan agar dapur MBG tidak lagi menggunakan jenis ikan tertentu seperti tuna, cakalang, dan ekor kuning yang berisiko tinggi menimbulkan alergen bila kondisinya sudah tidak segar. Menurutnya, lebih baik melakukan sortir ketat meski membutuhkan waktu tambahan demi menjamin keamanan konsumsi.

Longki menekankan, kasus serupa tidak boleh kembali terjadi. Bila ada dapur yang terbukti bermasalah berulang kali, kerja sama harus diputus. Bahkan, ia menilai kasus keracunan massal bisa berujung pada ranah bila orang tua merasa dirugikan.

“Program MBG adalah inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi masa depan. Program ini harus kita dukung penuh, tetapi juga wajib dijalankan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab,” tutupnya.**