PALU, WARTA SULTENG – Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG), Syafrudin Budiman, secara resmi mengusulkan nama Ridwan Nontji untuk mengisi jabatan komisaris di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, kewirausahaan, dan industri kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Syafrudin Budiman menyatakan, “ARPG berkomitmen untuk mendukung Asta Cita Prabowo-Gibran dengan menempatkan orang-orang terbaiknya dalam mendorong kemandirian bangsa dan peningkatan perekonomian.”
Nama Ridwan Nontji (RN) mungkin belum dikenal luas, namun sosok muda ini memiliki rekam jejak yang sangat signifikan dalam pengembangan sektor pertanian dan UMKM, terutama di Kabupaten Parigi Moutong. Lahir pada 9 November 1983 di Ongka, Ridwan merupakan lulusan dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, dengan gelar Sarjana Ekonomi dan Master of Business Administration (MBA).
Saat ini, Ridwan Nontji memimpin beberapa organisasi yang berfokus pada ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia (PTI) Kabupaten Parigi Moutong masa bhakti 2023-2028 dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Parigi Moutong masa bhakti 2023-2026. Dalam kapasitasnya tersebut, Ridwan mendukung penuh program pemerintah dalam optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Melalui Pemuda Tani Indonesia, Ridwan aktif menggerakkan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian yang tepat. Ia juga mendorong penggunaan inovasi digital untuk memudahkan akses data pertanian serta mendukung pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan potensi lokal.
Ridwan berharap, dengan adanya kebijakan yang fokus pada pembangunan sektor pertanian dan pemberdayaan petani, Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih adil bagi rakyat.
