PALU, Warta Sulteng –
Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, bersama Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P, memimpin rapat koordinasi evaluasi percepatan penurunan stunting yang berlangsung di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, pada Kamis (04/09/2025). Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk kepala puskesmas, kader posyandu, camat, lurah, organisasi perangkat daerah (OPD), dan Tim Penggerak PKK di seluruh tingkatan.
Dalam arahannya, Wali Kota Hadianto memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyinggung aksi demonstrasi damai yang berlangsung pada 1 September 2025, yang dianggapnya sebagai cerminan positif dari pelayanan Pemerintah Kota Palu.
“Kalau pelayanan kita tidak baik, tentu masyarakat tidak akan menilai positif. Olehnya saya menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja nyata yang telah diberikan,” ungkap wali kota.
Wali Kota Hadianto menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di tingkat puskesmas dan posyandu yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa isu stunting menjadi perhatian serius pemerintah kota, dan ia mengharapkan adanya penanganan yang cepat dan efektif.
“Beberapa waktu lalu saya mendapat informasi bahwa angka stunting kita naik. Jika kenaikan itu disebabkan oleh updating data, itu justru bagus karena kita berhasil mengidentifikasi masalah. Namun yang bermasalah adalah jika stunting tidak tertangani sehingga tidak terjadi penurunan,” jelasnya.
Wali Kota juga memaparkan bahwa penanganan stunting idealnya dilakukan dalam fase tiga bulan, sehingga dalam satu tahun terdapat empat siklus untuk memastikan prevalensi stunting dapat ditekan. Ia meminta peran aktif seluruh pihak, khususnya TP-PKK, dalam mengawal program percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan hingga kelurahan.
“Saya ingin istri lurah mendampingi lurah dalam upaya percepatan penurunan stunting. Tanggung jawab penurunan stunting di kecamatan berada di tangan ibu-ibu PKK kecamatan, yang harus berkoordinasi dengan puskesmas,” tegas wali kota.
Wali kota menilai bahwa TP-PKK memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga lebih efektif dalam mendeteksi dan menangani permasalahan gizi di keluarga. Dinas Kesehatan Kota Palu diminta untuk memberikan dukungan penuh, termasuk kebutuhan teknis dan sumber daya.
Di akhir arahannya, Wali Kota Hadianto menugaskan Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin sebagai koordinator utama dalam memastikan langkah percepatan penurunan stunting di Kota Palu berjalan optimal.
“Saya tidak mau angka stunting naik tanpa sebab yang jelas. Dengan dana dan upaya yang sudah disiapkan, kita harus benar-benar memastikan penanganan berjalan efektif. Pisahkan mana yang stunting dan mana yang gizi buruk, agar langkah penanganan tepat sasaran,” tutup wali kota.
