PALU | Warta Sulteng –
Panglima Kodam (Pangdam) XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan komitmennya memerangi peredaran narkoba dan praktik pertambangan ilegal yang dinilai telah mengancam masa depan generasi serta merusak tatanan sosial di Sulawesi Tengah. Penegasan itu disampaikan dalam forum silaturahmi dan tatap muka bersama insan pers di Makodam Palaka Wira, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa, (27/01/2026).
Pangdam menyebut narkoba sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya merusak satu generasi. Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, daerah ini menempati peringkat tiga nasional dalam kasus narkoba.
“Ini situasi yang sangat memprihatinkan. Narkoba sudah sangat masif dan mudah diakses oleh generasi muda,” ujar Mayjen Jonathan.
Ia menilai peredaran narkoba di Sulawesi Tengah tidak bisa ditangani secara parsial. Pangdam menegaskan upaya pemberantasan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan media.
Selain narkoba, Pangdam juga menyoroti maraknya praktik pertambangan ilegal dan peredaran BBM ilegal di Sulawesi Tengah. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan harus dilawan secara bersama-sama.
“Tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua institusi. Kita harus bersuara, meskipun ada bekingan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan daerah,” tegasnya.
Pangdam menekankan peran strategis media dalam mengawal isu narkoba dan tambang ilegal. Ia menyebut pemberitaan yang masif, berimbang, dan beretika dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk menekan praktik-praktik ilegal.
“Sekarang ada istilah ‘no viral no justice’. Media punya posisi paling strategis untuk menyampaikan persoalan ini kepada publik,” katanya.
Pangdam memastikan isu narkoba dan pertambangan ilegal akan menjadi agenda utama yang diangkat dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah. Ia berharap sinergi lintas sektor dapat menghasilkan langkah konkret dalam menekan dua persoalan tersebut.
Di akhir pernyataannya, Pangdam meminta media menyampaikan informasi secara jujur dan apa adanya, baik kritik maupun apresiasi. Ia menegaskan Kodam XXIII/Palaka Wira terbuka terhadap pengawasan publik demi perbaikan kinerja dan perlindungan masyarakat. (Od).
