PALU, Wartasulteng.com –
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina, menyambut tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Bahtra Banong, dalam rapat yang diadakan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (22/4/2026). Kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya selama masa kepemimpinan Anwar dan Reny.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar mengapresiasi perhatian Komisi II terhadap masalah strategis daerah, khususnya reforma agraria. Ia menjelaskan bahwa program reforma agraria di Sulawesi Tengah telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, mencakup redistribusi tanah dan penataan akses.
Namun, Gubernur mengakui bahwa pelaksanaan reforma agraria di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama konflik agraria yang berkepanjangan. Pemerintah Provinsi telah membentuk satuan tugas untuk menyelesaikan konflik ini, yang melibatkan 63 aduan dengan luas lahan sekitar 21 ribu hektare.
Konflik agraria mayoritas terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sah. Anwar juga menyoroti tumpang tindih izin usaha pertambangan dengan lahan masyarakat, yang sering memicu masalah.
Gubernur berharap kunjungan kerja ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan konflik agraria secara adil dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk penyusunan kerangka operasional yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah.
