PALU, Wartasulteng.com –
Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Asta Cita Presiden melalui Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah. Pertemuan ini menjadi forum penting antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program dibahas secara mendalam, mulai dari penyediaan lahan, proses administrasi penerima bantuan, hingga mekanisme penyaluran bantuan perumahan. Gubernur Sulawesi Tengah, dalam arahannya, menekankan bahwa percepatan pembangunan rumah masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah.
Dari target pembangunan sebanyak 8.750 unit rumah, hingga bulan sebelumnya baru terealisasi sebanyak 119 unit. “Alhamdulillah progresnya memang masih perlahan-lahan. Dari target 8.750 unit, yang selesai sampai bulan kemarin baru 119 unit. Ini tentu menjadi pekerjaan keras bagi kita semua karena masih banyak keterbatasan yang dihadapi di daerah,” ungkap gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengambil peran, terutama dalam mendukung ketersediaan lahan yang menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pembangunan rumah. “Kalau bisa, pembukaan rekening bagi penerima bantuan dipercepat sehingga proses penyaluran dapat dilakukan dalam satu kali tahapan,” tambahnya.
Rapat tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden pada tahun 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah pusat juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh pemerintah kabupaten serta kota atas komitmen dalam menjalankan program tersebut.
Gubernur menilai bahwa pembangunan rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan. “Saya sudah mencoba membuka data dan mencari penyebab kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah. Ternyata kuncinya ada pada rumah tidak layak huni,” tegas gubernur.
Oleh karena itu, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) disepakati menjadi salah satu prioritas pembangunan pada tahun 2027. Para bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah telah menyatakan komitmennya untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan di masing-masing daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah yang akan diarahkan kepada daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Program ini akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, dalam rapat ini turut memperkuat komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mendukung percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Kolaborasi lintas pemerintahan diharapkan mampu mempercepat penanganan RTLH, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional di bidang perumahan.
