BANDUNG, Warta Sulteng –
Gedung Sate, ikon pemerintahan Provinsi Jawa Barat, menjadi saksi semangat kolaborasi dan demokrasi yang menguat dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025, yang berlangsung pada 5–7 Mei 2025.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhamad Arus Abdul Karim, hadir langsung dalam agenda nasional ini bersama puluhan Ketua DPRD provinsi se-Indonesia serta Sekretaris DPRD dari berbagai daerah. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri, Andi Bataralifu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024, Khoirudin.
Salah satu agenda utama Munas adalah pemilihan Ketua ADPSI dan Ketua ASDEPSI periode 2025–2029, yang dilakukan secara aklamasi. Hasilnya, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, terpilih sebagai Ketua ADPSI yang baru.
Dalam pidato perdananya, Buky menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan peran strategis DPRD provinsi sebagai penjaga aspirasi masyarakat.
“ADPSI adalah wadah strategis untuk menyuarakan kepentingan daerah di tingkat nasional. Komunikasi menjadi kunci utama memperjuangkan keadilan pembangunan antarwilayah,” ujar Buky.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ADPSI harus mampu mendorong penyesuaian regulasi, khususnya dalam hal penganggaran DPRD. Ia menyatakan rencananya untuk menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mendorong fleksibilitas anggaran demi program yang benar-benar berdampak pada masyarakat.
“DPRD jangan hanya terjebak dalam birokrasi anggaran. Kita butuh ruang kebijakan yang memungkinkan eksekusi program-program kerakyatan,” tegas Dedi.
Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam Munas ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan DPRD tidak hanya menjadi lembaga formal, tetapi pilar demokrasi yang aktif memperjuangkan kebutuhan rakyat.
“Kolaborasi DPRD se-Indonesia sangat penting. Dari forum ini, kita bisa menyuarakan aspirasi daerah dengan lebih kuat di tingkat pusat,” ujar Arus.
Munas ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk meningkatkan peran serta efektivitas DPRD provinsi sebagai mitra pembangunan, penjaga demokrasi lokal, dan penyalur aspirasi masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
