TOJO UNA-UNA | Warta Sulteng –
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat literasi masyarakat mengenai rupiah di tengah pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga mendorong pemanfaatan transaksi digital sebagai salah satu upaya mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Capacity Building Media Mitra KPwBI Sulawesi Tengah di Marina Cottage, Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Senin (3/8/2026).
Kepala Perwakilan BI Sulteng Buka Capacity Building Media Mitra di Tojo Una-Una
Pelaksana Senior KPwBI Sulawesi Tengah, Khairul Rozeki, mengatakan gerakan Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga rupiah sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami cara mengenali keaslian uang melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Uang rupiah juga memiliki tanda khusus berupa garis timbul yang memudahkan penyandang tunanetra mengenali setiap nominal.
“Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan bangsa. Karena itu, masyarakat perlu mengenali keasliannya, merawatnya, dan menggunakannya dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia,” ujar Khairul.
Ia menegaskan, perkembangan sistem pembayaran digital tidak mengurangi fungsi uang tunai. Menurutnya, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hadir sebagai pelengkap yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi.
“QRIS bukan pengganti uang tunai. Masyarakat tetap memiliki pilihan menggunakan uang tunai maupun pembayaran digital sesuai kebutuhannya,” katanya.
Sementara itu, Bintang Samudra, Analis Junior KPwBI Sulawesi Tengah, mengatakan digitalisasi transaksi dapat membantu pelaku UMKM membangun tata kelola usaha yang lebih baik melalui pencatatan keuangan yang lebih tertib.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 54 juta unit usaha atau sekitar 97 persen dari total pelaku usaha nasional. Sektor tersebut juga menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, sehingga menjadi penopang utama perekonomian.
Meski demikian, akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Karena itu, Bank Indonesia terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan melalui berbagai program, termasuk business matching dan pendampingan usaha.
“Transaksi digital membantu menciptakan rekam jejak keuangan yang lebih baik. Catatan transaksi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan perbankan dalam menilai kondisi usaha ketika pelaku UMKM mengakses pembiayaan,” jelas Bintang.
Ia menambahkan, pada 2025 Bank Indonesia memfasilitasi kegiatan business matching dengan nilai komitmen pembiayaan sekitar Rp7,1 miliar. Selain itu, Forum Pembiayaan Syariah yang difasilitasi Bank Indonesia juga mencatat komitmen pembiayaan sekitar Rp3,5 miliar.
Selain memperluas akses pembiayaan, Bank Indonesia juga melakukan pendampingan kepada UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, bantuan sarana produksi, dan perluasan akses pasar. **
