, Warta Sulteng –

Ketua Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muhammad Arus Abdul Karim, Gubernur Sulteng , Wali Palu Hadiyanto Rasyid, Bupati Vera Elena Laruni, Bupati Sigi, dan Wakil Bupati Morowali menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global, Menuju Indonesia Raya” yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR RI, Jakarta.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Ideologi Pancasila (BPIP) dan dihadiri sejumlah tokoh , termasuk Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, para pimpinan lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, para gubernur, ketua DPRD provinsi, walikota, dan bupati se-Indonesia.

Acara dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara tiga stanza yang dinyanyikan secara khidmat oleh seluruh peserta, termasuk puluhan ketua DPRD dan kepala daerah.

Dalam sambutannya, Kepala BPIP KH. Yudian Wahyudi menekankan pentingnya acara ini sebagai forum komunikasi strategis antara pimpinan lembaga dan daerah untuk membangun sinergi dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila.

“Acara ini menjadi momen penting untuk merenungkan dan merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik global,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti pentingnya rekonstruksi strategi nasional di tengah perubahan global yang cepat.

“Kita menyaksikan pergeseran kekuatan dan politik, munculnya isu-isu seperti perubahan iklim dan transformasi digital. Di sinilah pentingnya Pancasila sebagai kompas kebangsaan,” tegas Muzani.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial, seperti program pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, serta pemberdayaan petani, , buruh, dan pelaku UMKM.

Kehadiran Ketua DPRD Sulawesi Tengah dalam acara ini mencerminkan dukungan terhadap upaya kolektif memperkuat ideologi negara di tengah tantangan geopolitik yang terus berkembang. Forum ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi pusat-daerah dalam menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai luhur bangsa.