PALU, Wartasulteng.com –
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mengikuti Zoom Meeting Validasi Lapangan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah terkait Strategi Penurunan Pengangguran Terbuka oleh Kementerian Dalam Negeri, yang berlangsung di Ruang Polibu, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses penilaian kinerja daerah, yang diibaratkan sebagai “ujian” untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Sulteng dalam menekan angka pengangguran. Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah, khususnya OPD terkait, telah siap menghadapi proses validasi.
“Kami siap diuji. Ini adalah bagian dari proses yang harus kita lewati untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan benar-benar berdampak. Data yang kami siapkan lengkap dan terukur,” ujar Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur juga mendorong seluruh peserta untuk aktif menjawab setiap pertanyaan dari tim penilai secara terbuka dan sesuai fakta di lapangan, guna memberikan gambaran utuh tentang upaya penurunan pengangguran di Sulawesi Tengah. Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R. P. Tendean, S.IP., M.Si., memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai berbagai program yang dipaparkan, termasuk inovasi “9 Berani,” menunjukkan langkah progresif dalam pembangunan daerah.
“Saya mengikuti perkembangan Sulawesi Tengah dan melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Program ‘9 Berani’ ini luar biasa dan menjadi salah satu kekuatan Sulteng dalam penilaian kali ini,”
Sulawesi Tengah saat ini masuk dalam nominasi bersama tiga provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Proses penilaian dilakukan secara ketat melalui 12 tahapan, melibatkan tim terpadu dari Kemendagri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, serta media. Tahapan selanjutnya adalah pleno tingkat pusat, yang akan berujung pada penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Rencananya, penghargaan akan diberikan pada minggu pertama Mei 2026.
Dengan kesiapan data, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat dari seluruh jajaran, Sulawesi Tengah optimistis mampu meraih hasil terbaik dan menjadi contoh nasional dalam upaya penurunan pengangguran terbuka.
