PALU | Warta Sulteng –
Sumpah Pemuda sebagai Gagasan yang Belum Selesai
Oleh: Nudin El
Sumpah tidak diperingati. Sumpah ditagih.
Hari ini, 28 Oktober 2026, upacara digelar di halaman sekolah dan kantor pemerintahan di seluruh negeri. Teks yang sama kembali dibacakan: bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Namun, ada satu hal yang kerap terlupakan setiap kali ikrar itu diulang. Sebuah sumpah bukanlah laporan tentang dunia. Sumpah tidak menggambarkan sesuatu yang telah terwujud, melainkan menyatakan sesuatu yang hendak diwujudkan.
Ketika para pemuda mengucapkannya pada 1928, Indonesia belum berdiri sebagai negara merdeka. Belum ada negara berdaulat, belum ada peta resmi, dan belum ada lembaga yang menjamin bahwa kata-kata itu akan ditepati. Yang ada hanyalah keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang belum nyata seolah-olah hal itu telah menjadi kenyataan.
Gagasan tersebut pun tidak hanya tumbuh di Batavia. Pada 1914, empat belas tahun sebelum ikrar itu dibacakan, HOS Tjokroaminoto datang ke Desa Una-Una, yang kini bernama Binanguna, di Pulau Una-Una, Kepulauan Togean, untuk meresmikan sebuah masjid. Peristiwa itu tidak tercatat dalam buku-buku sejarah yang umum dipelajari. Kisahnya bertahan dalam ingatan masyarakat pulau tersebut, seperti banyak cerita dari daerah pinggiran yang tidak pernah sampai ke ruang kelas.
Padahal, Tjokroaminoto bukan sekadar tamu kehormatan. Ia membawa gagasan yang tengah mengguncang Hindia Belanda: bahwa penduduk pribumi berhak menikmati hasil keringatnya sendiri, berdagang tanpa tercekik monopoli, dan menentukan nasibnya sendiri. Sarekat Islam yang dipimpinnya tumbuh dari kegelisahan para pedagang kecil terhadap sistem ekonomi kolonial yang mengalirkan keuntungan kepada pihak tertentu.
Di kampung pesisir yang menggantungkan hidup pada laut dan kebun, gagasan itu bukanlah sesuatu yang asing. Sebaliknya, gagasan tersebut memberi nama pada sesuatu yang telah lama dirasakan masyarakat. Masjid yang diresmikan hari itu menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Masjid itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk memahami bahwa ketidakadilan yang mereka alami bukanlah takdir, melainkan bagian dari sebuah sistem.
Di Desa Una-Una, kebangsaan belum memiliki nama, tetapi sudah memiliki jemaah.
Hannah Arendt menulis bahwa janji merupakan cara manusia menghadapi ketidakpastian masa depan. Kita tidak dapat mengendalikan hari esok, tetapi kita dapat mengikat diri pada komitmen untuk menghadapinya. Sumpah Pemuda adalah ikatan semacam itu: bukan sebuah kesimpulan, melainkan sebuah permulaan. Ia merupakan pernyataan awal dari komitmen yang perwujudannya masih harus diuji.
Karena itu, memperingati Sumpah Pemuda hanya dengan mengulang bunyi ikrarnya merupakan bentuk kesalahpahaman yang halus. Sumpah tidak diperingati. Sumpah ditagih.
Ke Mana Negara Hadir?
Di atas kertas, frasa satu tanah air merupakan pernyataan yang utuh. Namun, di Sulawesi Tengah, makna persatuan itu masih menyisakan retakan. Retakan tersebut dapat dibaca melalui sebuah pertanyaan sederhana: ke mana negara hadir lebih dahulu?
Negara bergerak cepat ketika suatu kawasan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Perizinan dipercepat, jalan dibuka, pelabuhan dibangun, dan pasokan listrik dijamin. Namun, negara kerap datang terlambat, bahkan tidak hadir sama sekali, ketika yang menunggu adalah warga biasa.
Air Danau Poso menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik bagi industri, sementara rumah-rumah di sekitarnya masih akrab dengan pemadaman bergilir. Sekolah di perkotaan memiliki guru dan fasilitas yang memadai, sedangkan sekolah di pedalaman dan wilayah kepulauan masih harus menghadapi keterbatasan tenaga pengajar, ruang belajar, dan sarana pendidikan.
Data resmi memperlihatkan paradoks tersebut. Ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 8,47 persen sepanjang 2025, tertinggi kedua secara nasional, didorong oleh industri pengolahan, terutama besi baja, nikel, dan kokas. Namun, tingkat kemiskinan pada September 2025 masih mencapai 10,52 persen atau sekitar 345.380 jiwa.
Ketimpangan itu semakin terlihat ketika industri pengolahan menyumbang 43,43 persen terhadap perekonomian, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang 16,19 persen. Padahal, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap tenaga kerja terbesar, yakni 43,09 persen.
Artinya, hampir separuh tenaga kerja di Sulawesi Tengah menggantungkan hidup pada sektor yang hanya menyumbang sekitar seperenam perekonomian daerah.
Seabad lalu, Tjokroaminoto menyeberangi laut untuk menyampaikan gagasan bahwa hasil bumi penduduk pribumi tidak boleh hanya memperkaya pihak lain. Hari ini, monopoli mungkin tidak lagi menggunakan bendera kolonial, tetapi polanya masih dapat dikenali. Kekayaan digali dari tanah ini, nilai tambahnya mengalir ke tempat lain, sedangkan yang tertinggal bagi masyarakat adalah upah, debu, dan janji.
Kelapa dipanen dalam jumlah besar setiap tahun, tetapi petani masih menerima harga berdasarkan nilai bahan mentahnya. Kakao terasa pahit di hulu, tetapi manis di hilir.
Tahun ini, logo peringatan Sumpah Pemuda menggunakan metafora “Besi yang Menjadi Cahaya”. Metafora itu menyimpan ironi yang mungkin tidak disengaja. Besi memang dapat menjadi cahaya, tetapi cahayanya belum tentu sampai ke kampung tempat besi itu digali.
Negara yang lebih sigap melayani investasi daripada memenuhi kebutuhan warganya berisiko mengubah tanah air menjadi sekadar tanah usaha.
Bahasa yang Tidak Diterjemahkan
Ikrar “berbahasa satu” barangkali merupakan butir Sumpah Pemuda yang paling berhasil diwujudkan. Namun, keberhasilan itu juga melahirkan paradoks: bahasa persatuan kini turut menjadi bahasa kekuasaan.
Kebijakan dirumuskan menggunakan istilah yang tidak selalu diterjemahkan ke dalam pengalaman hidup masyarakat yang terdampak. Istilah seperti kawasan konservasi, kredit karbon, dan hilirisasi kerap hadir dalam dokumen kebijakan, tetapi maknanya belum tentu dipahami atau dijelaskan secara memadai kepada masyarakat.
Padahal, setiap kampung memiliki bahasanya sendiri. Jauh sebelum dunia mengenal kredit karbon, leluhur kami telah mengenal pangale, yakni hutan yang dijaga dan yang keberadaannya turut menjaga kehidupan masyarakat.
Bahasa persatuan tidak pernah dimaksudkan untuk membungkam bahasa-bahasa lokal. Bahasa persatuan seharusnya menjadi jembatan, bukan pengganti.
Pemuda di Antara Tiga Pintu
Istilah bonus demografi kerap diucapkan dengan nada optimistis. Pada Pemilu 2024, pemilih dari generasi milenial dan Generasi Z mendominasi dengan proporsi 56,45 persen. Jumlah mereka cukup besar untuk menentukan siapa yang berkuasa, tetapi suara mereka belum tentu mendapat ruang yang memadai ketika kebijakan yang menentukan masa depan mereka dirumuskan.
Sekilas, angka pengangguran di Sulawesi Tengah tampak menenangkan. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 hanya 2,95 persen. Namun, angka yang rendah tidak serta-merta menunjukkan bahwa masyarakat telah memperoleh pekerjaan yang layak.
Secara nasional, tingkat pengangguran tertinggi justru terdapat pada kelompok usia 15–24 tahun, yakni 16,36 persen. Bagi anak muda di kampung-kampung Sulawesi Tengah, pilihan yang tersedia sering kali hanya tiga: bertahan di kebun dengan harga hasil panen yang ditentukan pengepul, bekerja sebagai buruh di kawasan industri, atau merantau tanpa kepastian.
Tidak satu pun dari pilihan tersebut dengan sendirinya menjamin bahwa mereka dapat menjadi bagian dari pemilik nilai tambah ekonomi.
Biaya sosial dari keadaan ini tidak tercatat dalam produk domestik regional bruto (PDRB). Kampung kehilangan generasi mudanya. Keluarga terpisah oleh jarak dan sistem kerja bergiliran. Keterampilan tidak berkembang secara optimal karena pekerjaan yang tersedia lebih banyak menuntut tenaga daripada gagasan.
Bonus demografi bukanlah hadiah yang datang dengan sendirinya. Tanpa lapangan kerja yang bermartabat, bonus tersebut justru berpotensi menjadi beban yang tertunda.
Sekolah yang Membuka Pintu, Bukan Sekadar Ruang
Pada titik inilah pendidikan di Sulawesi Tengah menjadi semakin mendesak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas berupaya memperluas akses pendidikan. Jumlah pendaftar baru program tersebut menembus lebih dari 30.000 orang untuk semester ganjil tahun ajaran 2026/2027.
Upaya membuka akses pendidikan itu patut diapresiasi. Namun, pintu yang terbuka tidak serta-merta menjamin bahwa ruang di baliknya memiliki kualitas yang memadai.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan peringatan yang perlu diperhatikan. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi, yakni 6,49 persen, justru terdapat pada lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja justru menghadapi persoalan pengangguran lulusan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum, fasilitas pendidikan, kapasitas guru, dan kebutuhan dunia kerja.
Memperluas akses tanpa membenahi kualitas hanya berisiko memindahkan anak-anak dari luar sekolah ke dalam sekolah yang masih menghadapi persoalan mendasar. Keberhasilan pendidikan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah peserta didik yang masuk, tetapi juga dari kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki ketika lulus.
Tjokroaminoto kerap dikenang melalui pesannya kepada para murid: setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Rumah indekosnya di Surabaya pernah menjadi ruang pendidikan politik bagi Sukarno dan generasi pergerakan pada masanya.
Bagi Tjokroaminoto, ilmu merupakan alat untuk mencapai kemerdekaan, bukan sekadar persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan.
Ironinya terasa tajam. Sumpah Pemuda 1928 lahir dari ruang-ruang belajar dan diikrarkan oleh para pelajar serta mahasiswa. Hampir satu abad kemudian, pendidikan yang dahulu turut menumbuhkan kesadaran kebangsaan berisiko hanya menghasilkan tenaga kerja murah.
“Di Desa Una-Una, kebangsaan belum punya nama, tetapi ia sudah punya jemaah.”
Menagih Bukti
Para pemuda pada 1928 tidak mewariskan negara yang telah merdeka. Mereka mewariskan tugas kepada generasi berikutnya.
Tugas itu bukan sekadar mengulang kata-kata mereka, melainkan menguji maknanya: membawa ikrar tersebut turun dari podium ke kebun, ke pesisir, ke ruang kelas, dan ke tempat-tempat ketika gagasan berhadapan dengan kenyataan, bahkan tidak jarang dikalahkan olehnya.
Mungkin, bentuk patriotisme yang paling jujur hari ini adalah menolak menjadi sekadar angka, baik angka pemilih, angka tenaga kerja, maupun angka penerima bantuan. Patriotisme juga berarti menuntut sekolah yang benar-benar mendidik, bukan sekadar menampung peserta didik, serta memastikan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat di tempat kekayaan itu berasal.
Sumpah Pemuda menjadi agung justru karena tugas yang dikandungnya belum selesai.
Lebih dari seabad setelah Tjokroaminoto berdiri di serambi sebuah masjid kecil di Desa Una-Una, kampung-kampung di Sulawesi Tengah masih menantikan hal yang sama dengan apa yang diperjuangkannya: hasil keringat yang kembali ke tangan mereka sendiri.
Sembilan puluh delapan tahun setelah ikrar itu diucapkan, Sumpah Pemuda masih menunggu satu hal yang tidak dapat diberikan oleh upacara mana pun: bukti.
Nudin El
Senior Volunteer Roa Jaga Roa
Palu, 28 Oktober 2026
