JAKARTA, WARTA SULTENG – Perubahan dan transformasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) menjadi momen penting untuk memperkuat peran strategis serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meminta seluruh Pimpinan Tinggi (Pimti) di lingkungan Kemenkum untuk membangun sistem kerja yang transparan dan kolaboratif.
“Saya menekankan kepada seluruh pimpinan untuk bekerja sama, karena itu adalah kunci sukses kita. Kita harus membangun sistem yang lebih transparan dan saling mendukung,” ujar Supratman saat pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama di Kemenkum, pada Senin (18/11/24).
Supratman mengungkapkan bahwa Kemenkum akan menerapkan sistem merit secara konsisten untuk melihat kompetensi setiap pegawai, sehingga promosi dan penempatan jabatan akan disesuaikan dengan kemampuan individu dalam menjalankan tugas dan fungsi.
“Tidak ada istilah orang dekat Menteri. Semua pegawai Kemenkum tidak perlu khawatir kompetensinya tidak terlihat. Semua keputusan mengenai kepangkatan dan promosi akan berbasis pada kinerja,” tegas Supratman.
Selain sistem merit, ia juga mengungkapkan bahwa Kemenkum akan menerapkan sistem tour of duty dan rolling untuk memberikan pengalaman lebih luas kepada jajaran Kemenkum di seluruh pelosok Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kondisi lokal dan memperbaiki pelayanan publik.
“Membangun sistem rolling akan memungkinkan jajaran Kemenkum untuk menyerap aspirasi publik dan memahami berbagai kondisi di lapangan,” tambahnya.
Supratman juga mengingatkan para pimpinan tinggi untuk mengontrol proses kerja dengan menerapkan sistem laporan bulanan. Laporan tersebut akan digunakan sebagai bentuk evaluasi dan monitoring kinerja.
“Seluruh pejabat yang baru dilantik harus memberikan laporan setiap bulan kepada Menteri, Wakil Menteri, Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Jenderal sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Supratman berharap seluruh sistem yang telah disepakati dapat segera diimplementasikan sehingga Kemenkum menjadi lembaga yang transparan dan dapat diakses oleh publik.
Kemenkum, yang merupakan organisasi besar, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. “Saya harap Kemenkum dapat menjadi lembaga yang transparan dan dapat diakses oleh publik,” tutupnya.
Dalam acara tersebut, 49 pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik dan ditempatkan di berbagai posisi strategis di Kemenkum. Di antaranya, Hermansyah Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, kini diangkat sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI.
Hermansyah Siregar mengungkapkan rasa syukurnya atas amanah yang diberikan dan bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. “Ini adalah tantangan baru bagi saya, dan saya bertekad untuk menjalankan tugas ini sebaik-baiknya,” katanya.
